Connect with us

BISNIS

Walhi Sumbar : Segera Tindak Otak Pelaku Pembakaran Pulau Taraju

Walhi Sumbar : Segera Tindak Otak Pelaku Pembakaran Pulau Taraju


Walhi Sumbar : Segera Tindak Otak Pelaku Pembakaran Pulau TarajuReviewed by Iskandar Rahmanon.This Is Article AboutWalhi Sumbar : Segera Tindak Otak Pelaku Pembakaran Pulau TarajuPADANG,RedaksiSumbar.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI) Sumatera Barat mengungkapkan bahwa Pulau Taraju yang terbakar beberapa hari yang lalu yang sempat menjadi pembicaraan publik, dimana pemberitaan yang beredar, pelaku pembakaran diduga pemilik resort yang akan melakukan pengembangan. “Pembangunan lokasi resort di daerah tersebut informasi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dikutip dibeberapa media elektronik menyebutkan […]

Loading...

PADANG,RedaksiSumbar.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI) Sumatera Barat mengungkapkan bahwa Pulau Taraju yang terbakar beberapa hari yang lalu yang sempat menjadi pembicaraan publik, dimana pemberitaan yang beredar, pelaku pembakaran diduga pemilik resort yang akan melakukan pengembangan.

“Pembangunan lokasi resort di daerah tersebut informasi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dikutip dibeberapa media elektronik menyebutkan bahwasanya pihaknya tidak ada memberikan rekomendasi maupun izin pembangunan di kawasan mandeh termasuk pada pulau Taraju Nagari Sungai Nyalo kab. Pesisir Selatan tindakan yang telah dilakukan tersebut jelas melebihi hak dan tidak menjalankan kewajiban karena setiap pengembang wajib memiliki izin lingkungan setempat, keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Izin Prinsip dan Amdal, yang kesemua izin tersebut kewenanganya berada pada pemerintah daerah,” Terang Uslaini, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumbar dalam siaran pers WALHI SUMBAR nomor 003/ED-WSB/I/2019, Kamis, 3 Januari 2019.

Ditambahkan Uslaini, jika memang belum ada sepucuk surat pun yang belum dikeluarkan oleh pemerintah daerah sedangkan pihak pengembang telah melakukan aktivitas jika merujuk pada UU 32 tahun 2009 pasal 109 dimana setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda 1 milyar dan paling banyak 3 milyar sangsi ini baru terkait dengan tidak adanya izin lingkungan hidup, belum lagi sangsi dari pelangaran yang lain.

“Berdasarkan hasil interprestasi citra yang dilakukan Walhi Sumatera Barat pulau Taraju memiliki luas 2.27 Ha dengan topografi berbukit dan bertebing, pantai umumnya terjal. Vegetasi umum yang ditemui merupakan jenis tumbuhan tingkat tinggi dan cukup lebat seperti kelapa, mangrove, serta semak dan rerumputan hasil pantau Walhi Sumatera Barat hampir semua kawasan pulau tersebut terbakar dari kejadian tersebut menyikapi hal tersebut Walhi mendesak penegak hukum merespon sesegara mungkin tidak saja menunggu ada yang laporan tapi bagaimana penegak hukum dapat bekerja dan menindak secara aktif dan tegas, apalagi kasus ini sudah ada pentunjuk dimana pelaku pembakaran diduga dilakukan pemilik resort yang berada di kawasan pulau tersebut,” Ungkapnya.

Selain itu Walhi Sumbar meminta penegak hukum tidak saja menindak pelaku pembakaran tapi bagaimana penegak hukum harus menindak otak pelaku pembakaran pulau Taraju. Jika kejadian pembakaran pulau Taraju tidak segera ditindak secara hukum besar kemukinan pelagaran hukum dan tindakan sewenang-wenang akan terus terjadi oleh pengembang.

“Penegakan hukum ini bentuk pembuktian bahwasanya penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat,” Tutupnya

[Red/Rilis]

Topik:

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Advertisement
Loading...
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BISNIS

PKS PT. AWL Kantongi IPLC

PKS PT. AWL Kantongi IPLC


PKS PT. AWL Kantongi IPLCReviewed by Bisri BBon.This Is Article AboutPKS PT. AWL Kantongi IPLCPASAMAN BARAT, RedaksiSumbar.com – Tingginya curah hujan sekarang ini tidak membuat management Pabrik Kelapa Sawit PT. Agro Wiraligatsa (AWL) ragu. Pasalnya, Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC) ke sungai sudah terbit dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pasaman Barat. “Walaupun IPLC sudah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum lama ini, namun kita tetap selalu melakukan pengawasan […]

Loading...

PASAMAN BARAT, RedaksiSumbar.com – Tingginya curah hujan sekarang ini tidak membuat management Pabrik Kelapa Sawit PT. Agro Wiraligatsa (AWL) ragu. Pasalnya, Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC) ke sungai sudah terbit dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pasaman Barat.

“Walaupun IPLC sudah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum lama ini, namun kita tetap selalu melakukan pengawasan yang maksimal. Agar, pembuangan kesungai itu terkontrol sesuai Petunjuk Tekhnis (Juknis) yang ada,” kata Pimpinan PT. AWL, A.K.Syahrurudi, SE melalui pesan singkatnya, Jum’at (26/4/2019).

Dijelaskannya, IPLC ke sungai ini merupakan upaya pembatasan beban limbah cair yang dibuang ke perairan umum/sumber air. Tujuannya adalah agar air yang ada pada sumber air tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan peruntukannya.

“Adapun dasar hukumnya adalah UU No.32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.111 Tahun 2003 tentang pedoman mengenai syarat Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Buih Air Limbah ke air atau sumber air serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah,” jelasnya.

Selain daripada itu kata Rudi, pihak akan selalu menjaga lingkungan sekitar perusahaan demi menjaga kelestarian alam sekitarnya. Dan akan melakukan penghijauan lebih banyak lagi dan pembuatan taman disekitar pabrik dan perumahan.

“Sekarang ini, Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Lungkungan Hidup (DLH) sedang melakukan penilaian terhadap perusahaan yang ada di Pasaman Barat, baik itu kebun maupun pabrik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2019 nanti,” terangnya.

Semoga PKS PT. AWL dalam penilaian ini mendapatkan yang terbaik. Semuanya butuh kerja sama antara karyawan dan pimpinan. “Mari kita sukseskan kegiatan ini demi tercapainya Pasaman Barat indah dan asri,” ujarnya. (Tim Redaksi)

Topik: , ,

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

BISNIS

Prodi : Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani

Prodi : Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani


Prodi : Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan PetaniReviewed by Iskandar Rahmanon.This Is Article AboutProdi : Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan PetaniSOLOK, Redaksisumbar.com – Tim Program Studi (Prodi) pendidikan ekonomi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Wujud Abdi ke Nagari dengan tema Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Konversi (alih fungsi) Lahan Terhadap Pendapatan Petani, kegiatan ini dilakukan kepada kelompok tani Mato Aie dan Tunas Harapan yang bertempat […]

Loading...

SOLOK, Redaksisumbar.com –
Tim Program Studi (Prodi) pendidikan ekonomi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Wujud Abdi ke Nagari dengan tema Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Konversi (alih fungsi) Lahan Terhadap Pendapatan Petani, kegiatan ini dilakukan kepada kelompok tani Mato Aie dan Tunas Harapan yang bertempat di Nagari Gauang kecamatan Kubung kabupaten Solok, Minggu, (17/02/2019).

Menurut Nilmadesri Rosya, S.Pd, ME, dosen Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumbar yang turut ambil bagian dari kegiatan tersebut mengatakan bahwa penyuluhan kepada masyarakat ini dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah penduduk yang terus bertumbuh sehingga menyebabkan kebutuhan akan perumahan semakin meningkat yang mendorong konversi lahan itu terjadi, sementara disisi lain dengan bertambahnya jumlah penduduk tentu kebutuhan akan pangan juga akan meningkat sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan disuatu daerah akan terkendala sebab lahan pertanian yang semakin sempit.

“Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat mengetahui bahwa mengkonversi lahan pertanian menjadi non pertanian berdampak terhadap penurunan pendapatan petani. Ini merupakan hasil dari penelitian yg telah dilakukan mengenai dampak konversi lahan terhadap pendapatan petani,” terangnya.

Ditambahkan Nilma, bahwa lahan yang dikonversi tersebut memuat pundi pendapatan petani menurun drastis.

“Kami menemukan fakta bahwa ternyata semakin luas lahan pertanian yang dikonversi ke non pertanian malah menyebabkan pendapatan petani semakin menurun” tambahnya.

Nilmadesri Rosya, S.Pd, ME, beserta tim program studi pendidikan ekonomi STIKP PGRI Sumbar lakukan dialog bersama kelompok tani Tunas Harapan, Nagari Gauang.

Sementara itu, ketua kelompok tani Tunas Harapan menyambut positif kegiatan yang dilakukan Karena memang pada saat ini masyarakat sudah mulai tergiur untuk menjadikan lahan pertanian mereka menjadi perumahan ataupun pertokoan.

“Kondisi dilapangan memang kita lihat, bisnis pengembangan perumahan dan kawasan pertokoan sangat menggiurkan. Namun pada sisi lain, kondisi ini membuat lahan pertanian menjadi semakin sempit. Tentu imbuhnya pendapatan petani berkurang” tukas
Yulizar, ketua kelompok tani Tunas Harapan.

[Elfitos]

Topik:

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

BISNIS

Kementerian PUPR Rampungkan 41,08 Km Jalan Akses Kawasan Wisata Mandeh

Kementerian PUPR Rampungkan 41,08 Km Jalan Akses Kawasan Wisata Mandeh


Kementerian PUPR Rampungkan 41,08 Km Jalan Akses Kawasan Wisata MandehReviewed by Iskandar Rahmanon.This Is Article AboutKementerian PUPR Rampungkan 41,08 Km Jalan Akses Kawasan Wisata MandehNasional, Redaksisumbar.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan jalan akses sepanjang 41,08 Km ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wisata Mandeh yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jalan dengan suguhan pemandangan indah Samudera Hindia akan menyertai para wisatawan karena sebagian besar ruas jalan berada di tepi laut. Sebelumnya […]

Loading...

Nasional, Redaksisumbar.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan jalan akses sepanjang 41,08 Km ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wisata Mandeh yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jalan dengan suguhan pemandangan indah Samudera Hindia akan menyertai para wisatawan karena sebagian besar ruas jalan berada di tepi laut.

Sebelumnya untuk menuju kawasan wisata Mandeh, lebih banyak menggunakan kapal karena kondisi jalan yang sempit dan berbukit. Kini waktu tempuh ke kawasan tersebut dari Kota Padang sekitar 1-1,5 jam.

Pembangunan jalan akses wisata Mandeh merupakan salah satu dukungan Kementerian PUPR untuk pengembangan destinasi wisata baru seperti Kawasan Mandeh guna mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan asing pada 2019 ke Indonesia. Sektor pariwisata menjadi salah satu program Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan devisa dan investasi .

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan terbangunnya akses jalan akan meningkatkan akselerasi pengembangan destinasi wisata Mandeh sebagai destinasi baru di Sumbar. “Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata Mandeh yang dikenal dengan pulau-pulaunya yang eksotis dan wisata baharinya,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Pembangunan jalan akses wisata Mandeh dilakukan secara bertahap oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang, Ditjen Bina Marga. Dalam kurun waktu 2015-2017, telah berhasil diselesaikan sepanjang 16 km dengan lebar 6 meter dengan anggaran total Rp 88,26 miliar. Sementara 25,08 Km diselesaikan pada tahun 2018 lalu.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Aidil Fiqri mengatakan, saat ini seluruh jalan akses wisata Mandeh sudah seluruhnya rampung dengan kondisi jalan teraspal. Jalan akses Wisata Mandeh akan meningkatkan konektivitas jalan mulai dari Teluk Kabung – Sungai Pisang – Sungai Nyalo – Mandeh – Carocok – Tarusan.

Akses jalan yang mulus di kawasan wisata Mandeh, Pesisir selatan

Dengan terbangunnya jalan akses ke wisata Mandeh, akan mendukung alternatif wisata baru di Provinsi Sumatera Barat selain Kota Bukittinggi. Terlebih kawasan wisata Mandeh ditunjang dengan kondisi pemandangan alamnya, baik pegunungan dan lautannya yang sering dijuluki “Raja Empat”-nya Sumatera di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Pada tahun 2018 silam, pekerjaan pembangunan jalan dilakukan dengan tiga kontrak. Kontrak pertama ditandatangani 2 Mei 2018, yakni Paket Pekerjaan Jalan Akses Wisata Mandeh sepanjang 13,03 Km dengan nilai kontrak Rp 55,18 miliar dengan kontraktor PT. Statika Mitrasarana dengan masa pelaksanaan 240 hari.

Kontrak kedua yakni Paket Pembangunan Jalan Akses Wisata Mandeh (lanjutan) sepanjang 12,05 Km dengan nilai Rp 59,9 miliar. Pekerjaan dilakukan oleh kontraktor PT. Lubuk Minturum Konstruksi Persada dengan masa pelaksanaan 240 hari. Kontrak ketiga yakni Paket Pekerjaan Penggantian, Rehabilitasi dan Pemeiliharaan Berkala Jembatan Ruas Jalan Akses Wisata Mandeh untuk 12 jembatan dengan total panjang 245 meter senilai Rp 12,7 miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Pilar Prima Mandiri dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender. Kedua kontrak ditandatangani pada 21 Juni 2018 lalu. Pihak kontraktor masih bertanggung jawab selama satu tahun dalam masa pemeliharaan.

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

[Red]

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer