Connect with us

Daerah

WALHI: Pembangunan Bebas Konflik di Sumatera Barat

WALHI: Pembangunan Bebas Konflik di Sumatera Barat


WALHI: Pembangunan Bebas Konflik di Sumatera BaratReviewed by Iskandar Rahmanon.This Is Article AboutWALHI: Pembangunan Bebas Konflik di Sumatera BaratPADANG,RedaksiSumbar.com – Wahana Lingkungan Hidup Sumbar (WALHI) dalam siaran persnya menyatakan bahwa pemafaatan sumber daya alam dan pembangunan masih menjadi jalan untuk mempertemukan masyarakat dengan persoalan, mulai dari proses perizinan sampai dengan pemafaatan dan pembagunan. Kondisi tersebut hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali Sumatera Barat yang jauh sebelum terbentuknya negara telah memiliki […]

PADANG,RedaksiSumbar.com – Wahana Lingkungan Hidup Sumbar (WALHI) dalam siaran persnya menyatakan bahwa pemafaatan sumber daya alam dan pembangunan masih menjadi jalan untuk mempertemukan masyarakat dengan persoalan, mulai dari proses perizinan sampai dengan pemafaatan dan pembagunan. Kondisi tersebut hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali Sumatera Barat yang jauh sebelum terbentuknya negara telah memiliki tata aturan, adat istiadat soal pemafaatan sumber daya alam maupun pembangunan di sektor apapun, perubahan rezim kekuasaan dinegeri ini sekan-akan tidak disertai perubahan pola penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam.

“Kecenderung pemafaatan sumber daya alam dan pembangunan di Sumatera Barat masih terkesan memaksakan bahkan nampak mengunakan kekuasaan untuk memiliki dan mengelola sumber daya alam, lihat saja pemafaatan panas bumi di Gunung Talang Kabupaten Solok dan tambang Simpang Tonang Pasaman yang berujung penolakan oleh warga namun yang ironisnya sikap bertahan pada penolakan menyeret masyarakat pada persolan hukum, fenomena tersebut se akan-akan mengaburkan amanah undang-undang dasar” Terang Walhi Sumbar.

Menyikap kondisi tersebut pertemuan masyarakat dan korban yang diinisiasi oleh Walhi Sumatera Barat pada acara Pra PDLH 28-29 November 2018 yang dihadiri perwakilan masyarakat Gunung Talang Solok, Mentawai, Simpang Tonang Pasaman, Batu Majulur Sijujung, desa Siklaang Sawahlunto, Kapujan Pesisir Selatan, solok selatan, menyatakankan bahwa,
Pertama Pemerintah harus memperhatikan kearifan lokal dalam setiap kebijakan baik untuk pembangunan maupun pemafaatan sumber daya alam yang ada pada daerah tersebut.

Kedua, Pemerintah harus menghormati cara penguasaan dan pengelolaan wilayah (tanah) secara utuh oleh kaum dan suku di Sumatera Barat.

Ketiga, Dalam proses penerbitan izin pemanfaatan sumber daya alam, Pemerintah harus memperhatikan penyelesaian di tingkat masyarakat artinya sebelum pemilik ulayat atau tanah memberikan izin baik dalam bentuk sewa maupun pinjaman secara sah kepada pengelola, pemeritah tidak boleh menerbitkan izin dalam bentuk apapun.

Keempat, Jika ada kegiatan investasi atau pembangunan dalam nagari, perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat-rapat pembahasan dokumen izin tidak hanya ditentukan oleh Wali Nagari, namun harus melibatkan perangkat adat ninik mamak dan anak kamanakan.
Jika ada masalah yang terjadi terkait dengan pembangunan dan proyek yang berhubungan dengan investasi harus diselesaikan secara Bajanjang Naiak, Batanggo Turun.

Kelima, Jika ada masyarakat yang berhadapan dengan hukum Negara, penegak hukum harus menghormati dengan menjalankan proses penyelesaiannya di tingkat adat. Jika tanah yang sudah disewakan maupun diberikan kepada investor/perusahaan ketika izin dan hak kelola sudah berakhir harus dikembalikan kepada masyarakat adat (demi keutuhan negeri).

“Apa yang kami utarakan itu merupakan wujud dari kecintaian kami kepada Negara ini. Tanah dan sumber daya alam yang kami ada diatasnya merupakan warisan dan kami wajib menjaganya dan mewariskan kepada generasi berikutnya, bagi kami merawat kebudayaan adat istiadat dan mempertahakan kearifan local sama dengan mejaga kesatuan negara ini, jadi sudah sepatuhnya Negara menghormati dan memenehui isi dari deklarasi ini,” Tutupnya.

[Red/Rilis]

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Belasan pekerja khusus bongkar muat di PT Catur Sentosa Adiprana Gelar Unjuk Rasa

Belasan pekerja khusus bongkar muat di PT Catur Sentosa Adiprana Gelar Unjuk Rasa


Belasan pekerja khusus bongkar muat di PT Catur Sentosa Adiprana Gelar Unjuk RasaReviewed by Koko Rakasiwion.This Is Article AboutBelasan pekerja khusus bongkar muat di PT Catur Sentosa Adiprana Gelar Unjuk RasaPADANG, Redaksisumbar.com– Belasan pekerja khusus bongkar muat di PT Catur Sentosa Adiprana, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), menggelar unjuk rasa karena menilai kebijakan perusahaan memutus hubungan kerja dikeluarkan sepihak.Senin, 18 Februari 2019. “kami sudah bekerja untuk memuat dan bongkar barang di perusahaan tersebut selama 11 tahun, dengan Kepala cabang yang sekarang baru […]

PADANG, Redaksisumbar.com–
Belasan pekerja khusus bongkar muat di PT Catur Sentosa Adiprana, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), menggelar unjuk rasa karena menilai kebijakan perusahaan memutus hubungan kerja dikeluarkan sepihak.Senin, 18 Februari 2019.

“kami sudah bekerja untuk memuat dan bongkar barang di perusahaan tersebut selama 11 tahun, dengan Kepala cabang yang sekarang baru terjadi permasalahan tersebut, kami dilarang untuk bongkar muat barang tanpa alasan yang jelas”
Ungkap, Adek Kordinator buruh bongkar muat di Perusahaan tersebut.

Aksi sengaja digelar dikarenakan pemutusan hubungan kerja tersebut tidak jelas seakan akan seperti permainan.Pelarangan aktiifitas tersebut tidak disampaikan langsung oleh pihak perusahaan secara langsung atau pun tertulis, akan tetapi lewat pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan perusahaan.

“kami ingin mendengar kejelasan dari pihak perusahaan tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut, dan jangan juga kami diadu dengan aparat untuk penyelesaian permasalahan tersebut”tutup Ade.

Ditengah aksi buruh tersebut sempat terjadi diduga adegan Simulasi penanganan teroris oleh TNI dengan bersenjata lengkap kedalam area PT. Catur Sentosa Adiprana tbk.

Diakhir aksi, pihak buruh pun diterima untuk berdialog dengan perusahaan bersama Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Padang, serta Danramil Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan, Mayor Sani sebagai perwakilan dari PT.Catur serta Staf dari PT.Catur sendiri.

Dalam mediasi tersebut disepakati penundaan hingga tujuh hari ke depan untuk bertemu manajemen perusahaan.

Perwakilan dari PT Catur yaitu staff umum Boby, mengaku tak bisa berkomentar banyak terhadap permasalahan itu.

“Intinya mereka ingin bekerja, namun perusahaan tidak membutuhkan, lebih dari itu saya tidak bisa berkomentar,” katanya

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Industri Padang, Nurzal Hidayat, mengatakan akan mempelajari dan memproses persoalan tersebut.

Ia mengatakan akan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

[Tim Liputan]

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

BISNIS

Prodi : Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani

Prodi : Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani


Prodi : Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan PetaniReviewed by Iskandar Rahmanon.This Is Article AboutProdi : Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan PetaniSOLOK, Redaksisumbar.com – Tim Program Studi (Prodi) pendidikan ekonomi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Wujud Abdi ke Nagari dengan tema Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Konversi (alih fungsi) Lahan Terhadap Pendapatan Petani, kegiatan ini dilakukan kepada kelompok tani Mato Aie dan Tunas Harapan yang bertempat […]

SOLOK, Redaksisumbar.com –
Tim Program Studi (Prodi) pendidikan ekonomi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Wujud Abdi ke Nagari dengan tema Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Konversi (alih fungsi) Lahan Terhadap Pendapatan Petani, kegiatan ini dilakukan kepada kelompok tani Mato Aie dan Tunas Harapan yang bertempat di Nagari Gauang kecamatan Kubung kabupaten Solok, Minggu, (17/02/2019).

Menurut Nilmadesri Rosya, S.Pd, ME, dosen Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumbar yang turut ambil bagian dari kegiatan tersebut mengatakan bahwa penyuluhan kepada masyarakat ini dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah penduduk yang terus bertumbuh sehingga menyebabkan kebutuhan akan perumahan semakin meningkat yang mendorong konversi lahan itu terjadi, sementara disisi lain dengan bertambahnya jumlah penduduk tentu kebutuhan akan pangan juga akan meningkat sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan disuatu daerah akan terkendala sebab lahan pertanian yang semakin sempit.

“Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat mengetahui bahwa mengkonversi lahan pertanian menjadi non pertanian berdampak terhadap penurunan pendapatan petani. Ini merupakan hasil dari penelitian yg telah dilakukan mengenai dampak konversi lahan terhadap pendapatan petani,” terangnya.

Ditambahkan Nilma, bahwa lahan yang dikonversi tersebut memuat pundi pendapatan petani menurun drastis.

“Kami menemukan fakta bahwa ternyata semakin luas lahan pertanian yang dikonversi ke non pertanian malah menyebabkan pendapatan petani semakin menurun” tambahnya.

Nilmadesri Rosya, S.Pd, ME, beserta tim program studi pendidikan ekonomi STIKP PGRI Sumbar lakukan dialog bersama kelompok tani Tunas Harapan, Nagari Gauang.

Sementara itu, ketua kelompok tani Tunas Harapan menyambut positif kegiatan yang dilakukan Karena memang pada saat ini masyarakat sudah mulai tergiur untuk menjadikan lahan pertanian mereka menjadi perumahan ataupun pertokoan.

“Kondisi dilapangan memang kita lihat, bisnis pengembangan perumahan dan kawasan pertokoan sangat menggiurkan. Namun pada sisi lain, kondisi ini membuat lahan pertanian menjadi semakin sempit. Tentu imbuhnya pendapatan petani berkurang” tukas
Yulizar, ketua kelompok tani Tunas Harapan.

[Elfitos]

Topik:

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Daerah

29 Muda Mudi Tergaruk Operasi satpol pp Kota Padang

29 Muda Mudi Tergaruk Operasi satpol pp Kota Padang


29 Muda Mudi Tergaruk Operasi satpol pp Kota PadangReviewed by Koko Rakasiwion.This Is Article About29 Muda Mudi Tergaruk Operasi satpol pp Kota PadangPADANG, RedaksiSumbar.com– 24 wanita dan 5 pria berhasil digaruk Pasukan Penegak Perda Kota Padang, 14 Februari 2019 Dini Hari. Satpol pp Kota Padang gerayangi tempat tempat yang diduga dijadikan tempat untuk merayakan malam Valentine, sesuai himbauan Wali Kota Padang, tidak dibenarkan untuk merayakan Valentine di kota Padang. ” Pelarangan perayaan malam Valentine di Kota Padang […]

PADANG, RedaksiSumbar.com– 24 wanita dan 5 pria berhasil digaruk Pasukan Penegak Perda Kota Padang, 14 Februari 2019 Dini Hari.

Satpol pp Kota Padang gerayangi tempat tempat yang diduga dijadikan tempat untuk merayakan malam Valentine, sesuai himbauan Wali Kota Padang, tidak dibenarkan untuk merayakan Valentine di kota Padang.

” Pelarangan perayaan malam Valentine di Kota Padang dikarenakan Kota Padang masih memegang teguh “Adat basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah. Jadi di Sumatera Barat, khusunya di Kota Padang mayoritas penduduknya menganut agama Islam” tegas Kasat Pol pp Kota Padang Al Amin.

Operasi gabungan yang terdiri dari Satpol pp Kota Padang, SK4, Dinas Sosial, Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Padang, BNPKB menyisir tempat tempat hiburan serta penginapan yang ada di Kota Padang.

Demi mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan, petugas Penegak Perda Kota Padang juga menyisir tempat tempat berkumpulnya muda mudi Kota Padang yang dikenal dengan Tugu Gempa, ditempat tersebut juga ditertibkan pasangan pasangan muda mudi yang masih berkumpul pada Dini Hari tersebut.

Semua yang tergaruk malam ini dibawa ke Mako Satpol pp Kota Padang guna pendataan dan pembinaan.

[Tim Liputan]

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com