Connect with us

Ekonomi

Telkomsel Dukung Program Kementerian Pariwisata RI Visit Wonderful Indonesia 2018

Telkomsel Dukung Program Kementerian Pariwisata RI Visit Wonderful Indonesia 2018


Ketua Organizing Committee Raymond Djani, Ketua Tim Pelaksana Visit Wonderful Indonesia Hariyadi BS Sukamdani, VP Sales and Service Strategy Telkomsel Gilang Prasteya, Direktur Sales Telkomsel Sukardi Silalahi, Staf Khusus Bidang Multikultural Kementerian Pariwisata Esthy Reko Astuti dan Suryo Hadiyanto Direktur Utama Kisel usai pendatanganan kerjasama strategis antara Telkomsel dengan tim pelaksana Visit Wonderful Indonesia di Jakarta, Jumat (24/4). (*)

JAKARTA – Dalam rangka mendukung Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk meningkatkan pariwisata Indonesia sebagai sektor andalan nasional, Telkomsel menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai telco co-branding partner dengan tim pelaksana ‘Visit Wonderful Indonesia’.

Visit Wonderful Indonesia sendiri merupakan program kerja Kemenpar di 2018 yang menaungi berbagai inisiatif dari industri terkait, dan memiliki target untuk membantu mendatangkan sebanyak 17 juta wisatawan mancanegara di 2018, dan 20 juta wisatawan mancanegara di 2019.

Melalui kerjasama ini, Telkomsel dan tim pelaksana Visit Wonderful Indonesia akan menyediakan paket pariwisata hot deals, berisi paket pariwisata yang akan di bundling dengan layanan-layanan digital dan konektivitas Telkomsel dengan value khusus. Paket ini dihadirkan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan mancanegara, baik dari sisi ‘travel value’ maupun sisi layanan komunikasi dan digital. Sebagai media sosialisasi bagi pelanggan, Telkomsel juga akan menayangkan video promosi paket hot deals di berbagai kantor pelayanan GraPARI.

Vice President Sales and Service Strategy Telkomsel, Gilang Prasetya mengatakan, Telkomsel tidak hanya konsisten membangun jaringan hingga ke daerah pelosok tapi juga terus meningkatkan kualitas jaringan di destinasi wisata utama di Tanah Air. Optimalisasi jaringan dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan wisatawan yang aktif menggunakan layanan komunikasi selama berada di lokasi wisata.

“Oleh karena itu, sebagai co-branding partner Visit Wonderful Indonesia, Telkomsel yakin dapat membantu pemerintah dalam mempromosikan pariwisata Indonesia dengan memberikan paket komunikasi spesial yang didukung jaringan seluler terbaik bagi para wisatawan mancanegara selama berada di Indonesia”, ujar Gilang.

Melalui penandatanganan MoU ini, Telkomsel juga menyediakan layanan berupa location based advertising (LBA) bagi seluruh tenant milik asosiasi di bawah naungan tim Visit Wonderful Indonesia seperti operator tur, agen travel, hotel, perusahaan transportasi, taman hiburan dan lain-lain. Layanan ini akan sangat bermanfaat bagi para tenant untuk melakukan promosi sekaligus meningkatkan daya jual pariwisata di Indonesia.

“Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder yang tergabung dalam tim Visit Wonderful Indonesia, kami berharap layanan kami dapat memberikan dukungan menyeluruh bagi seluruh ekosistem pariwisata Indonesia”, tutup Gilang. (givo)

 



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Beras Picu Inflasi, Kementan Harus Perbaiki Data

Beras Picu Inflasi, Kementan Harus Perbaiki Data


Ilustrasi (net)

JAKARTA – Faldo Maldini, politisi Partai Amanat Nasional yang kerap mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah menilai, Kementerian Pertanian harus memperbaiki struktur mode produksi kebutuhan pokok.

“Bicara Inflasi dan harga, kita berbicara supply and demand terkait ketersediaan, penawaran yang tersedia dan kebutuhan. Dengan kondisi saat ini-kebutuhan pokok penyumbang inflasi, kita harus memperbaiki structure mode of production,” katanya.

Soal perbaikan mode struktur produksi, untuk gabah, laju inflasi tentu ironis jika dibandingkan dengan produksi gabah Indonesia pada tahun 2018.

Menurut dia, saat ini struktur mode produksi gabah pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Pertanian perlu diperbaiki sehingga beras masih menjadi penyumbang inflasi.
“Sebagai negara agraris, kita bahkan tidak bisa memiliki kedaulatan pangan. Ini sangat memprihatinkan,” sebut dia.

Di sisi lain, untuk memperbaiki hal itu, ia juga menilai pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga harus merubah kebijakan kedaulatan pangan. Sebab sejauh ini, kebijakan yang menyangkut pangan belum mampu menciptakan kestabilan harga di pasaran.

“Kita tidak bisa menciptakan stability price, hal itu terbukti dari kontribusi PDB sektor pertanian kita menurun bahkan jika dibandingkan saat era Orba-dengan Swasembada pangan-kondisinya sangat ironis sekali sebagai negara agraris,” sebut Faldo.

Harusnya, kata dia, pemerintah menjaga alur produksi dan distribusi bahan pokok, “Produksi dan distribusi harus sejalan. Jangan sampai timpang,” ujarnya.

Terkait impor pun, ia menyebut, jika dibutuhkan, harus dilakukan untuk menjaga ketersediaan. “Soal impor, kita juga tidak bisa mengatakan kita menolak impor, tapi untuk hal-hal yang tidak kita miliki, tentu kita harus impor seperti beberapa bahan pangan yang tidak ada di Indonesia,” tukas Faldo.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah perbaikan data komoditas pertanian. Faldo menyebut perbedaan data pasokan komoditas bahan pokok di Kementerian Pertanian, Bulog, Kementerian Perdagangan dan BPS sangat ironis.

“Saat ini kita lihat, Kementan memiliki data yang berbeda dengan Kemendag, Bulog bahkan BPS. Ini menjadi kondisi yang sangat ironis saat kita punya jargon revolusi industri 4.0, data saja kita tidak beres,” ucap dia.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan lembaga terkait juga harus mengurusi Riset and Development (RnD). Sebab, dengan riset bagi dia, negara bisa memberikan posisi tawar yang kuat di sektor pertanian lewat program swasembada.

“Jangan sampai kita tahu negara kita tidak bisa menghasilkan, kita malah tidak bisa apa-apa dan sekarang kita bisa lihat alokasi APBN, bujet untuk RnD itu sangat kecil, masih 0,6 persen,” pungkasnya kemudian.

Apalagi saat ini, sebutnya, dunia sudah menawarkan pengelolaan Big Data. Dengan singkronisasi data yang bisa dilakukan oleh pemerintah, maka sektor pertanian bisa dikelola dengan baik.

Badan Pusat Statistik mencatat, laju inflasi Indonesia pada Desember 2018 mencapai 0,62 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) senilai 135,9. Angka tersebut membuat inflasi tahunan pada 2018 menjadi 3,13 persen dari target 3,5 persen.

Menurut data, inflasi bahan makanan mencapai 1,45 persen dan memiliki andil 0,29 persen dari inflasi umum di bulan itu. Sementara kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi senilai 1,28 persen dengan andil 0,24 persen dari total inflasi umum.

Data menjelaskan, inflasi yang terjadi selama bulan Desember 2018, salah satunya disumbang oleh beras dengan persentase 0,03 persen. Kondisi ini kemudian cukup kontradiktif dengan pasokan beras pada tahun 2018 yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian yang mencapai 2,7 juta ton.

Catatan Bulog juga menyebutkan bahwa stok awal untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2015 adalah 180.286 ton, di tahun 2016 adalah 225.606 ton, tahun 2017 adalah 286.664 ton dan meningkat signifikan di tahun 2018 sebesar 2.368.072 ton (per 30 November 2018).

Untuk prognosa beras di akhir Desember adalah 3,8 juta ton. Namun dengan sumbangan laju inflasi tersebut, upaya pemerintah lewat Kementerian Pertanian untuk mengontrol produksi beras dikritik. (arief)



Sumber

Baca Selengkapnya

Ekonomi

Utang BUMN Tembus Rp5.271 Triliun

Bawa Uang Asing di Atas Rp1 M, Siap-siap Didenda Rp300 Juta


Ilustrasi (okezone.com)

JAKARTA – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sejumlah perusahaan negara seperti PT Pupuk Indonesia, PT Taspen, PT Waskita Karya, PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Telekomunikasi Indonesia.

Adapun rapat difokuskan mengenai kondisi utang 10 BUMN terbesar. Seperti BRI, Mandiri, BNI, PLN, Pertamina, BTN, Taspen, Waskita Karya, Telekomunikasi dan Pupuk Indonesia.

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terakhir terkait performa keuangan BUMN. Di mana telah ada dua titik waktu audit pada tahun 2017 dan belum audit kuartal III-2018.

“Jadi, sedianya kita tampilkan pada RDP kali ini 10 BUMN dengan utang terbesar,” ujarnya di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/12).

Dia menjelaskan bahwa saat ini utang dari BUMN mencapai lebih dari Rp5.271 triliun per September 2018. Berdasarkan data unaudited atau belum diaudit, di mana utang tersebut meningkat dari 2016 yang jumlahnya Rp2.263 triliun. “Dan tahun 2017 yang jumlahnya Rp4.830 triliun. Artinya dari 2017 ke September 2018, utang BUMN meningkat Rp441 triliun,” tuturnya dikutip dari okezone.

Dia menuturkan, bahwa utang awalnya Rp2.263 triliun, menjadi Rp4.830 triliun. “Kemudian kuartal III, akhir September 2018 utang BUMN meningkat ke level Rp5.271 triliun,” ungkapnya. (aci)



Sumber

Baca Selengkapnya

Ekonomi

Garuda Hadirkan Tampilkan Nuansa “Vintage” dalam Layanan Penerbangan

Garuda Proyeksikan Angkutan Penumpang 1,2 Juta Selama Peak Season


Garuda Indonesia. (garuda)

JAKARTA – Garuda Indonesia kembali melaksanakan terobosan terbaru dengan menghadirkan nuansa “Vintage” pada layanan penerbangan bertajuk “Garuda Indonesia Vintage Flight Experience”.

Melalui layanan penerbangan “Garuda Indonesia Vintage Flight Experience” tersebut, pengguna jasa dapat merasakan pengalaman penerbangan yang berbeda melalui kehadiran atribut seperti seragam pramugari jadul dan brand livery yang mengadaptasi tema “Garuda Indonesia Classic Brand”.

“Hadirnya konsep layanan penerbangan ‘Garuda Indonesia Vintage Flight Experience’ tentunya kami harapkan dapat memberikan nuansa berbeda kepada pengguna jasa yang akan melaksanakan perjalanan akhir tahun,” ungkap Nicodemus P.Lampe, Direktur Layanan Garuda Indonesia kepada Singgalang, Kamis (29/11).

Dikatakan, mengangkat tema “Garuda Indonesia Vintage Flight Experience”, pengguna jasa dapat merasakan nuansa penerbangan di tahun 1970-1980-an melalui kehadiran awak kabin dengan seragam klasik ciptaan perancang terkenal dari Jepang – Hanae Mori – yang digunakan pada era tersebut. “Tidak hanya itu, atribut klasik diterjemahkan melalui pengoperasian armada Boeing 737-800NG yang menggunakan classic livery.,” Ujar Nicodemus.

Menurutnya, adapun layanan penerbangan “Garuda Indonesia Vintage Flight Experience” tersebut direncanakan dapat dinikmati pengguna jasa pada periode 7 – 17 Desember 2018 pada jam tertentu di sejumlah rute penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia, seperti rute Jakarta – Balikpapan pp I GA566 & GA569, Jakarta – Surabaya pp I GA304 & GA309, dan Jakarta – Singapura pp I GA846 & GA847.

Nicodemus menambahkan, untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan penerbangan tersebut pengguna jasa dapat menghubungi Call Center Garuda Indonesia (24 jam) di nomor 021-2351 9999 dan 0804 1 807 807.l, serta di www.garuda:indonesia.com, dan Twitter @IndonesiaGaruda. (yusman)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com