Connect with us

#kpu

Surat  Suara Sudah Sampai di Daerah

Surat  Suara Sudah Sampai di Daerah


Komisoner KPU Tanah Datar Fitri Yenti saat terima surat suara Pemilu 2019 didampingi Bawaslu dan pihak kepolisian Tanah Datar, Minggu (10/2) (romelt/kpu)

PADANG –  Sekitar 66 hari menjelang hari pencoblosan 17 April 2019 mendatang, surat suara mulai sampai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupetan/kota. Surat Suara yang telah sampai yakni di KPU Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Tanah Datar.

Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengharapkan kepada KPU kabupaten/kota untuk segera melakukan koordinasi dengan Bawaslu kabupaten/kota, kepolisian serta stake holder terkait pengamanan logistik pemilu.

“Informasi yang kita terima dari perusahaan percetakan yang ada di Jawa Timur,  memang sudah ada yang telah dikirim kedaerah seluruh Indonesia yakni surat suara termasuk  Sumatera Barat,” ujar Amnasmen, Minggu (10/2).

Evaluasi logistik Pemilu yang dilakukan dengan KPU kabupaten/kota se-Sumbar, sejauh ini untuk semua kebutuh logistik masih terbilang aman. Namun ada juga di beberapa daerah yakni Sijunjung, Payakumbuh ada beberapa kotak suara yang rusak. Akan tetapi itu sudah diatasi. Pihak rekanan pun telah bersedia mengganti.

Sementara itu, Ketua KPU Pesisir Selatan Epaldi yang dihubungi mengatakan, memang surat suara untuk KPU Pesisir Selatan telah sampai di gudang KPU, Sabtu (9/2).

“Surat  suara yang telah sampai ke KPU Pesisir Selatan berjumlah 1.357.545 lembar untuk jenis surat suara DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten.  Untuk surat suara DPD mungkin akan sampai dalam waktu dekat,” ujar Epaldi.

“Di KPU Tanah Datar, baru dua jenis surat suara yang sampai yakni DPR dan DPRD kabupaten dengan jumlah 564.297 lembar surat suara,” ujar anggota KPU Tanah Datar Fitri Yenti. (rel/aci)

Komisoner KPU Tanah Datar Fitri Yenti saat terima surat suara Pemilu 2019 didampingi Bawaslu dan pihak kepolisian Tanah Datar, Minggu (10/2).(Romelt KPU)

 



Sumber

Baca Selengkapnya
Advertisement
Loading...
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#kemendagri

Mendagri Dukung KPU Laporkan Video Hoaks Pengaturan Server ke Polisi

Mendagri Dukung KPU Laporkan Video Hoaks Pengaturan Server ke Polisi


Mendagri Tjahjo Kumolo.(okezone)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, merespons sebuah video hoax yang menyebut bahwa server milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diatur untuk memenangkan pasangan calon tertentu pada Pemilu 2019.

Menanggapi hal itu, Tjahjo menyatakan dukungannya terhadap KPU yang telah berani mengambil langkah cepat untuk segera melaporkan video tersebut kepada pihak yang berwajib.

“Saya kira itu berita yang tidak masuk akal ya. Kami mendukung penuh langkah KPU yang cepat dalam tempo sesingkat-singkatnya kalau ada berita hoax, fitnah sekecil apapun dilaporkan ke aparat penegak hukum sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” tegas Tjahjo usai menghadiri pengukuhan Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode tahun 2019-2020 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4).

Tjahjo meyakini tidak akan ada celah kecurangan atau memenangkan dan menguntungkan pihak manapun dengan pengawasan yang sedemikian ketat dan diatur oleh Undang-Undang.

“Permainan fitnah dan hoax sudah tidak pada zamannya, karena seluruh penyelenggara Pemilu diatur oleh Undang-Unndang, diawasi semua pihak, oleh elemen masyarakat, partai politik dan Tim Sukses. Jadi kami yakin, penyelenggara Pemilu itu melaksanakan tugas sesuai aturan,” terang Tjahjo.

Di satu sisi, KPU melalui Komisionernya, Hasyim Asy’ari telah membantah informasi tersebut, ia menjelaskan proses penghitungan suara dilakukan secara manual dan bertingkat dari tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemilih kecamatan (PPK), dilanjutkan ke Kabupaten/kota, ke KPU Provinsi hingga berakhir ke KPU RI.

Hasil scan Form C1 plano yang selanjutnya diunggah di website KPU, dilakukan setelah penghitungan suara selesai di TPS.

“Tidak ada server KPU yang di luar negeri, semua di dalam negeri. Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui dahulu oleh publik termasuk saksi, pengawas TPS, warga pemilih, pemantau, media dan pihak lainnya dan semua pihak diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano,” tegas Hasyim. Demikian setkab.(aci)



Sumber

Baca Selengkapnya

#kpu

KPU Pastikan TPS Ramah Akses bagi Penyandang Disabilitas

KPU Pastikan TPS Ramah Akses bagi Penyandang Disabilitas


KPU sosialisasi pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas Tuna Netra, Kamis (4/4) di Auditorium Gubernur Sumbar. (ist)

PADANG –  Tinggal 12 hari menjelang pemilihan umum (Pemilu) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar gelar terus Sosialisasi pendidikan pemilih terhadap kelompok penyandang disabilitas tuna netra, Kamis (4/4) di Auditorium Gubernur Sumbar

Anggota KPU Sumbar Gebril Daulay mengatakan sosialisasi tahapan pemilu bagi penyandang disabilitas kelompok Tuna Netra dan bagaimana proses untuk pemilih akses pada pemungutan suara dan menjadi perhatian khusus bagi KPU.

“Misalnya, ukuran pintu keluar masuk TPS bagaimana untuk memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan akses menuju TPS,” ujarnya.

Petugas TPS harus perhatikan jika ada DPT penyandang disabilitas agar ada pemilu akses untuk menciptakan TPS yang ramah terhadap yang berkebutuhan khusus.

Gebril juga menambahkan, KPU Sumbar sudah mendata jumlah pemilih disabilitas berikut dengan TPS-nya. Petugas KPPS juga telah diminta memberikan pelayanan maksimal bagi pemilih disabilitas itu.

“Di Sumatera Barat jumlah penyandang disabilitas 10.319 pemilih dari berbagai kelompok yakni tuna netra 1.298, tuna daksa 2.404, tuna runggu/wicara 2.099, tuna grahita 2,186 dan disabilitas lainnya 2,332 pemilih” katanya.

“Seperti bilik tempat mencoblos dimana mejanya harus ada lorong, sehingga pengguna kursi roda tidak susah untuk melakukan proses pencoblosan. Serta tinggi meja untuk tempat mencobos juga harus diperhatikan,” katanya.

Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sumatera Barat Arisman mengajak semua kelompok penyandang disabilitas Tuna Netra untuk menggunakan hak pilih 17 April mendatang untuk tidak golput.

“Bagi teman- teman yang tidak bisa baca alat tulis Braille dan templet yang ada di TPS harus mempunyai pendamping saat menuju bilik suara,” kata Arisman. (mel/lek)



Sumber

Baca Selengkapnya

#kpu

KPU Sumbar Adakan Rakor Pemberitaan Media Massa

KPU Resmi Tetapkan 7.968 Caleg Peserta Pemilu 2019


Komisi Pemilihan Umum (KPU). (net)

PADANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat mengadakan rapat koordinasi pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu 2019, Rabu (27/3) di Padang. Hadir dalam rapat koordinasi itu sejumlah wartawan baik itu media cetak, online, dan elektronik.

Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay mengatakan, Rakor dilaksanakan terkait aturan serta batasan-batasan yang harus dipahami oleh awak media terkait pemberitaan, penyiaran iklan kampanye peserta Pemilu di media pada masa kampanye yang telah ditetapkan.

“KPU telah menetapkan kampanye rapat umum dan iklan di media massa mulai 24 Maret sampai 13 April,” kata Gebril.

Gabril Daulay menyampaikan bagaimana tata cara bersosialisasi dan menayang iklan baik di media TV, media cetak radio dan media online. Media perlu mengetahui serta memahami terkait batasan-batasan dalam hal sosialisasi dan penayangan iklan kontestan pemilu, agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

“Jadi semuanya sudah diatur, peserta pemilu boleh beriklan pada media baik itu TV, radio, media cetak dan online,” kata Gebril.

Gebril menyampaikan, KPU memfasilitasi iklan kampaye bagi peserta pemilu 2019. Untuk presiden dan Partai Politik difasilitasi oleh KPU RI, sementara DPR RI difasilitasi oleh KPU Provinsi.

Ia menambahkan, setiap peserta pemilu disetiap tingkat dibolehkan memasang iklan mandiri maksimal 1 halaman pada setiap media yang ada.

Sementara Anggota Bawaslu Sumbar Vifner mengimbau kepada wartawan dan peserta pemilu untuk dapat mentaati regulasi yang telah ditepakan KPU RI dalam hal sosialisasi dan penayangan iklan ke tengah masyarakat.

Narasumber dari KPI Sumbar Yuni Aryati, mengatakan, pihaknya secara intens akan melakukan pengawasan terhada sosialisasi dan tayangan iklan peserta pemilu di media televisi dan radio, sekaligus memastikan tayangan tidak melebihi durasi sesuai yang ditetapkan KPU. (arief)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com