Connect with us

News

Risiko Konflik dalam Pileg dan Pilpres 2019

Risiko Konflik dalam Pileg dan Pilpres 2019


Ilustrasi (Foto: Dok. Istimewa)

Oleh: Abdullah Amrin, SE., M.M.

Beberapa bulan lagi, tepatnya pada hari Rabu, 17 April 2019 kita akan menyelenggarakan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak. Rangkaian tahapan kegiatan akan dilakukan tahun ini mulai bulan Oktober 2017.

Masa kampaye sebagai salah satu tahapan pemilu untuk tahun ini dipersingkat menjadi 6 bulan, yaitu mulai tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 13 April 2019. Tahapan awal yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2017 adalah verifikasi parpol peserta pemilu.kemudian Penetapan parpol peserta pemilu 1 Maret 2018 diikuti Pengajuan bakal caleg DPR, DPD, dan DPRD pada Mei 2018 dan Pengajuan bakal calon presiden dan wapres pada Agustus 2018 dan seterusnya hingga pelantikan presiden dan wapres pada tanggal 20 Oktober 2019.

Dimulainya masa kampanye menandakan mesin politik para calon bekerja secara efektif mengumpulkan dukungan konstituen.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1-5 Tahun 2017 dirilis sebagai rule of gamebuat Pilkada 2018. Melalui PKPU No. 4/2017 tentang Kampanye menyentuh hingga ranah etik salah satunya dengan larangan penggunaan isu SARA dan tradisi politik diterjemahkan dengan mengatur sumber dana kampanye dan tindakan aparatur negara. PKPU No. 5/2017 tentang Dana Kampanye.

kita akan menerapkan sistem politik yang lebih bertanggung jawab dan terbuka untuk mencegah kekerasan politik di berbagai lini.

Larangan penggunaan isu SARA diharapkan membuat politisi mengedepankan program. Batasan dana kampanye yang ditetapkan ditujukan untuk mampu menciptakan kontrak politik dengan konstituen daripada penerapan politik uang.

Peluang terjadinya Konflik

Apakah semua pihak sudah siap..?. mengendalikan tradisi dan sistem politik adalah tugas yang tidak ringan. Walaupun bentuk regulasi telah disiapkan dengan sangat lengkap dan mutakhir, apakah kita bisa menghilangkan risiko politik yang akan terjadi..?!.

Pertama, apakah para peserta pemilu seperti para calon, para pengusung, para pendukung dan penyelenggara serta simpatisan telah memahami segala aturan pemilu tersebut di atas. Aturan itu ibarat pedang bermata dua yang berpotensi kegaduhan politik, dengan diterapkan UU Pilkada secara yang meniadakan putaran kedua maka potensi kegaduhan politik lebih mudah terjadi.

Pada Pilkada sebelumnya jumlah gugatan masuk Mahkamah Konstitusi (MK) selalu tinggi. Pilkada 2015 ada 147 gugatan masuk (57 persen dari 256 daerah), sedangkan Pilkada 2017 ada 49 gugatan masuk (49 persen dari 101 daerah). Semakin kurangnya para pihak memahami norma dalam PKPU, maka bisa terjadi masalah pemilu bukan hanya di akhir, namun juga pada prosesnya.

Penerapan aturan bisa dijadikan kerangka kontrol bagi penyelenggara dan pengawas, atau sebaliknya akan digunakan sebagai instrumen politik bagi para pesertanya untuk saling menjatuhkan. Misal definisi isu Sara bisa digunakan untuk saling menjatuhkan lawan politik.

Kedua,risiko indepedensi atau keberpihakan penyelenggara terhadap proses dan hasil pemilu. Dengan tingginya potensi saling lapor antarpara calon dan parpol,maka kapasitas respons dan penyelesaian oleh negara jadi sangat menentukan. Dalam UU Pilkada, pelanggaran oleh tim sukses maupun calon bisa dipidana.

Dalam peredaran uang selama proses kampanye, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mengawasi. Karena Pimilu adalah momen politik, penyelesaian segala bentuk laporan perlu memiliki kerangka waktu. Pelanggaran etik, administratif, pidana, dan keabsahan penetapan menjadi ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Apabila penyelenggara atau pihak terkait tidak dapat menyelesaikan laporan pelanggaran hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, parpol dan para politisi. Untuk mencapai Demokrasi berkualitas maka input politik yang diberikan harus terlegitimasi segala aspeknya. Segala sesuatunya masyarakat harus mengetahui secara transparan sebelum pemenang sebagai pemerintahan terpilih efektif berjalan.

Pelaksanaan perencanaan pemilu perlu disiapkan dengan melakukan koordinasi cepat di lapangan. Perlu kerja sama secara serentak antarlembaga menerapkan sistem sanksi yang tepat dan tegas atas pelanggaran. Berbagai risiko atas pemilu harus pula dibebankan kepada penyelenggara dan pengawas, penegak hukum, dan ragam institusi yang berwenang memperjelas status perkara. Kerja kompak dan terpadu dalam mencapai hasil pemilu yang bersih dan sehat. (*)


*/ Penulis adalah Kepala Program Study Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Risiko dan Asuransi. Penulis buku “Asuransi Pariwisata dan Peluang Pariwisata Syariah”. Email: [email protected]

JAKARTA – Sebanyak 14 atlet Sumatera Barat dipanggil mengikuti Pelatnas untuk memperkuat tim Indonesia diajang Asian…

TANAH DATAR – Batusangkar International Conference (BIC-III) IAIN Batusangkar yang mengusung tema “Building Modern…

LOMBOK UTARA – Gempa bumi berkekuatan 7,0 pada skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara…

TANAH DATAR – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun ini kembali sumbangkan sapi kurban untuk Sumatera Barat…

PASAMAN BARAT – Rencana Pembangunan Pengembangan RSUD Pasaman Barat, Sumatera Barat Tahap I akan segera dilaksanakan…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Advertisement
Loading...
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK VII Koto Sungai Sariak Berjalan Aman dan Terbuka

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK VII Koto Sungai Sariak Berjalan Aman dan Terbuka


Capres Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi.

PADANG PARIAMAN – Tiga hari setelah pencoblosan pemilu 2019 serentak di Indonesia, rekapitulasi hasil penghitungan suara baik untuk Pemilihan Presiden (pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (pileg) telah dilakukan oleh PPK VII Koto Sungai Sariak, Padang Pariaman, Sumbar yang dilangsungkan di daerah setempat.

Situng, penghitungan yang dilakukan oleh pihak Panitia Pemilu Kecamatan VII Koto Sunga Sariak berjalan aman, terbuka dan transfaran. Hal ini dibuktikan, setiap masyarakat yang ingin menyaksikan situng di daerah itu dapat mengakses dan mendengar hasil dari C1 di maing-masing TPS.

“Proses situng di PPK VII Koto yang sangat transparan, bersahabat dan melayani semua. Disini C1 bisa dililhat dan ditayangkan melalui proyektor, juga dapat di foto melaui telepon pintar oleh yang membutuhkan,” ujar salah satu Tokoh Masayrakat VII Koto Sungai Sariak, Zahirman, Sabtu (20/04/2019) di Padang Pariaman, dikutip dari www.padang-today.com.

Katanya, pihak PKK di daerah itu sangat bersahabat dan berdemokrasi dalam melaksanakan pemilu kali ini. Dalam penghitungan suara yang dlaksanakan oleh PPK tidak ada hambatan dan lancar. Sehingga masyarakat setempat dapat menerima dengan pua dari hasil tersebut.

Iklas Bhakri, salah satu peninjau mengatakan, proses situng di berbagai daerah telah menunjukan hasil dari rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2019, Pileg dan Pilpres yang telah digelar oleh KPU.

Terkait dengan situng di VII Koto Sungai Sariak, ia mengatakan perlu dicontoh oleh daerah-daerah lain, agar pelaksanakaan situng dapat berjalan aman dan kondusif. Artinya, demokrasi di daerah ini dapat dirasakan dan dinikmati oleh massayarakat.

“Pelaksanakan situng di VII Koto Sungai Sariak perlu dicontoh oleh daerah lain, jangan pihak peyelenggara pemilu menciptakan permasalahan baru ditengah-tengah msyarakat,” ujarnya.

Berkaca pada daerah lain, seperti di Sungai Limau PPK berkebijakan agar terciptanya suasana yang kondusif, penghitungan suara di perbolehkan masuk bagi yang berkepentingan.

Setelah semua pemilih mencoblos di TPS, lanjut Iklas bhakri, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mencatat jumlah suara ke dalam formulir model C1. Formulir C1 adalah sertifikat hasil penghitungan suara, yang terbagai untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Seterusnya, kotak suara dan dokumen adminstrasi lainya diberikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Lalu, rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Kemudian, di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi.

Terakhir, rekapitulasi dilakukan di tingkat nasional oleh KPU RI. Selain itu, KPU juga akan mempublikasikan hasil penghitungan tersebut melaui Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng Pemilu 2019.

Ini untuk membantu proses publikasi hasil pemilu ke masyarakat. Situng bukan hanya merupakan hasil akhir, namun hanya sebagai gambaran saja. (***)

Editor/Sumber: Siel Saputra/www.padang-today.com.

PADANG PANJANG – Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan buka lapak baca di SDN 17…

PARIAMAN – Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman distribusikan logistik Pemilu ke- 4 Kecamatan dengan…

PADANG — Kementerian Pariwisata RI berkerjasama dengan Dinas Pariwisata Sumatera Barat terus melakukan terobosan untuk…

JAKARTA — Tagar #PutihkanGBK adalah ajakan mengenakan pakaian putih saat datang ke kampanye terbuka paslon Prabowo…

MENTAWAI – Pemerintah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaraga (Disparpora) Kabupaten Kepulauan Mentawai, akan…

(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801″;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,’script’,’facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

News

Isra Mi’raj Urang Banten, Dari Banten Untuk Indonesia

Isra Mi'raj Urang Banten, Dari Banten Untuk Indonesia


PADANGPOS.COM (Banten)—-Perkumpulan Urang Banten (PUB) menggelar peringatan Isra Mi’raj dengan tema “Merajut Kebersamaan Membangun Banten” di Masjid Agung At Tsauroh Serang, Banten, Jumat (19/4).

Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, Ketua Umum PUB, Irjen Pol. (Purn) Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H, Kapolda Banten, Irjend Pol Tomsih Tohir,  Danrem 064/MY Serang Banten, Kolonel Inf. Windiyatno, Ketua MUI Banten, H. A. M Romly,  Sekda Banten, Ino S Rawita, Sekjend PUB, Laksamana TNI (Purn) Dr. Ir. H Eden Gunawan, MM, Bendahara Umum PUB Hasan Gaido,  Firdaus sekretaris Jenderal SMSI, Ketua PHRI Banten, Achmad Sarialam, Tokoh masyarakat Banten, H. A. Taufik Nuriman, H. Mardiono, H. Embay Mulya Syarief, para alim ulama dan tamu undangan lainnya.

Ketua Umum PUB, Taufiequrachman Ruki dalam sambutanya mengajak semua masyarakat Banten meningkatkan persatuan serta kebersamaan pasca pelaksanaan pesta demokrasi pada 17 April yang lalu.

“Hari ini kami berterimakasih kepada seluruh unsur masyarakat Banten dalam kegiatan ini. Mari kita terus meningkatkan kebersamaan dan menjaga kerukunan di Provinsi Banten ini,” ujar Mantan ketua KPK ini.

Sementara itu Kapolda Banten dihadapan tamu undangan yang hadir  mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Banten, atas telah berjalan dengan lancarnya pelaksanaan pesta demokrasi di Provinsi Banten.

Suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi di Banten menurut Kapolda Banten, merupakan hasil kerja bersama dan menunjukkan keperibadian orang banten.

“Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dari sisi keamanan, tidak ada gangguan. Semua tertib dan lancar,” ujar Kapolda.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Banten juga menghimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan medsos.

“Saya punya pengalaman pribadi, waktu ada bencana saja medsos digunakan untuk menyebarkan informasi bohong dan hoak. Apalagi saat ini pasca pesta demokrasi, masyakarat harus lebih bijak dan jeli dalam menyebar dan mengkases informasi. Semua harus menahan diri,” tutup Kapolda Banten.

Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy  berharap pasca pemilu 2019 ini, masyarakat Banten tetap menjaga kondusifitas yang berjalan.

“Mari kita bersama-sama untuk membangun Banten,” ucap Wagub yang dikenal luas  dikalangan melenial ini.

Pada kesempatan tersebut Wagub juga menghimbau agar masyarakat tetap menjaga keamanan dan  menunggu hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU. 

“Terimakasih, kedepan saya berharap momentum kita berkumpul hari ini dapat menjadi rutinitas. Karena saya dan Pak Gubernur tidak mungkin dapat membangun Banten ini tampa dukungan dari semua masyarakat Banten,” tandas Wakil Gubernur Banten.

Tokoh masyarakat Banten Embay Mulya Syarif, disela-sela acara mengatakan, sebagai masyarakat Banten yang religius  kita harus mampu memberikan keteladanan. 

Sementara  Firdaus, hadir sebagai unsur masyarakat Pers, mengajak segenap Urang Banten, untuk terus meningkatkan persatuan dan Persaudaraan kebangsaan dalam bingkai NKRI. 

“Banten daerah strategis sebagai penyangga ibu kota, terlaksananya pemilu damai di daerah penyangga ibu kota ini, selain bentuk komitmen masyarakat Banten, juga merupakan keberhasilan Polri dan  TNI  membangun komunikasi yang baik. Dalam momentum ini, saya sampaikan  salam damai dari Banten untuk Indonesia,” pungkas salah seorang inisiator pendiri Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini (rel).

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
//<![CDATA[
var APPID = $('#facebook-comment-appid').text();
if (APPID == '' || APPID == null) {
APPID = '218168578325095';
}
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : APPID,
status : true, // check login status
cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session
xfbml : true // parse XFBML
});
};
(function() {
var e = document.createElement('script');
e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
e.async = true;
document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
}());
$(window).on("load resize",function(){var a=location.protocol+"//"+location.host+location.pathname;var b=$(".post-body").width();$("#container-commentfb").html('

‘);FB.XFBML.parse()});//]]>



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon: BPN akan Kumpulkan C1 untuk Dicocokkan Data KPUWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

dewan-pengarah-badan-pemenangan-nasional-bpn-fadli-zon-memberikan-_190416210059-255


Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon menyampaikan pihaknya segera mengumumkan data C1 yang sudah masuk. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menyelaraskan dengan data C1 yang saat ini masih terus diinput oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Biar diumumkan oleh tim, jadi saya kira konsentrasinya sekarang mengumpulkan semua C1, dan juga mengawal di PPK. Nanti secara berkala akan dilaporkan nanti mungkin di Kertanegara,” ujar Fadli saat ditemui Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat (19/4).

Menurut Fadli, data real count yang masuk ke BPN Prabowo-Sandiaga menunjukkan pasangan Prabowo-Sandiaga berhasil unggul dengan angka 62 persen. Adapun data tersebut adalah resmi yang dikumpulkan dari seluruh saksi se-Indonesia mulai dari TPS hingga tingkat kecamatan atau PPK.

“Angka 62 persen itu, adalah laporan dari tim yang bertanggung jawab dan itu merupakan real count dari BPN kita,” tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo-Sandiaga Uno mendeklarasikan diri sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2019-2014. Prabowo menegaskan, bersama Sandiaga Uno memenangkan pemilihan presiden. Deklarasi dilakukan markas kemenangan Prabowo-Sandiaga di Kertangera IV, Jakarta Selatan pada Kamis (18/4).

“Pada hari ini saya Prabowo Subianto, bahwa saya, bersama Sandiaga Salahudin Uno, mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2019-2024, berdasarkan perhitungan (kemenangan) lebih dari 62 persen,” klaim Prabowo.

 

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com