Connect with us

News

Penetapan hutan adat Dharmasraya relatif cepat, ternyata karena hal ini

Penetapan hutan adat Dharmasraya relatif cepat, ternyata karena hal ini


Padang, (ANTARA) – Proses penetapan hutan adat Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau untuk dikelola Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, relatif cepat dibanding hutan adat Mentawai dan Tanah Datar karena berada pada kawasan Area Penggunaan Lain (APL).

Loading...

“Pada kawasan APL, penetapannya hanya perlu SK Bupati. Sementara jika berada dalam kawasan hutan perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) yang spesifik,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, di Padang, Rabu.

Penyerahan SK penetapan hutan adat oleh Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto di Padang.

Menurutnya, kawasan seluas 35 hektare di Dharmasraya itu berada di tengah-tengah perkebunan sawit dan getah, tetapi tidak terletak dalam kawasan hutan. Karena itu, meski yang terakhir diusulkan, tetapi menjadi hutan adat pertama yang diakui oleh pemerintah di Sumbar.

Wacana tentang pengakuan hutan adat sudah muncul sejak tahun 2012 pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Tahun 2012. Namun, realisasinya terkendala kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Salah satunya, Perda tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang mengelola hutan adat tersebut.

Saat ini di Sumbar dari tiga hutan adat yang diusulkan, sebagian telah memiliki dasar hukum Perda, tetapi masih dalam tataran yang umum. Sementara Perda yang dimaksud langsung spesifik mengakui hutan adat.

Tiga hutan yang diusulkan itu masing-masing di Malalo Tiga Jurai Kabupaten Tanah Datar seluas 5.100 hektare dan dua usulan dari Mentawai dengan luas 7000 hektare.

Status Hutan Adat itu hingga saat ini masih dalam proses untuk dikeluarkan izinnya oleh kementerian. Sejumlah syarat harus dipenuhi agar hal itu bisa secepatnya tercapai, salah satunya peraturan daerah di tingkat kabupaten.

Proses mewujudkan hutan adat di Sumbar sudah dimulai sejak 2016. Dinas Kehutanan Sumbar bersama pihak terkait telah melaksanakan komunikasi multipihak dalam rangka proses pendampingan pengakuan hutan adat di Tanah Datar dan Mentawai.

Komunikasi multipihak dalam proses pendampingan pengakuan hutan adat bertujuan untuk membangun kesamaan pemahaman kepada para pengambil kebijakan dan multipihak di Sumbar, terutama pemerintah kabupaten dan DPRD agar mempunyai persepsi dan spirit yang sama dalam mendorong pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Tujuan penetapan hutan adat untuk perlindungan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, sehingga hutan adat tidak menghilangkan fungsi lindung maupun konservasi. Selain itu, kekhususan adat adalah kebersamaan (komunal). Karena itu, hutan adat tidak untuk diperjualbelikan dan dipindahtangankan. (*)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘491803547646366’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Advertisement
Loading...
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

6 Init sepeda motor diduga hasil curanmot diamankan tim operasi gabungan di Tua Pejat.

6 Init sepeda motor diduga hasil curanmot diamankan tim operasi gabungan di Tua Pejat.


6 Init sepeda motor diduga hasil curanmot diamankan tim operasi gabungan di Tua Pejat.

Loading...

6 Init sepeda motor diduga hasil curanmot diamankan tim operasi gabungan di Tua Pejat.Reviewed by Koko Rakasiwion.This Is Article About6 Init sepeda motor diduga hasil curanmot diamankan tim operasi gabungan di Tua Pejat.TUAPEJAT, RedaksiSumbar.com– Dalam rangka menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi masyarakat pada dalam menjalankan ibadah puasa, Polres Mentawai bersama TNI tak henti-hentinya melakukan operasi di berbagai tempat. Seperti pada Malam Minggu kemaren (18/05-19) aparat kemanan tersebut berhasil mengamankan enam unit kendaraan roda dua yang diduga hasil kejahatan curanmor.Operasi dipimpin oleh KBO Kasa Lantas Iptu Yanwar. […]

TUAPEJAT, RedaksiSumbar.com– Dalam rangka menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi masyarakat pada dalam menjalankan ibadah puasa, Polres Mentawai bersama TNI tak henti-hentinya melakukan operasi di berbagai tempat.

Seperti pada Malam Minggu kemaren (18/05-19) aparat kemanan tersebut berhasil mengamankan enam unit kendaraan roda dua yang diduga hasil kejahatan curanmor.Operasi dipimpin oleh KBO Kasa Lantas Iptu Yanwar.

Selain itu dijelaskan Yanwar juga melakukan razia terhadap kendaraan yang tidak lengkap surat-suratnya.Disamping itu guna menjaga kesucian dibulan Ramadhan tim gabungan juga melakukan penertiban ketempat-tempat hiburan yang masih beroperasi dan ke warung-warung yang didiga menjual minuman keras.

Operasi yang diberinama Operasi Bina Kusuma bertujuan menciptakan rasa aman ditengah masyarakat disaat menjalankan ibadah puasa Ramadhan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain itu guna menjaga kenyamanan masyarakat tim gabungan ini juga menertibkan anak muda yang sering melakukan aksi balap liarndi jalan.Bunyi knalpot sepeda motorbyang telah mereka modifikasi itu sangat mengganggu kenyamanan warga. Dan bahkan juga ada pengendara yang dengan seenaknya berkendara dengan kencang di kalan tanpa menghidupkan lampu kendaraannya.Ini jelas membahayakan bagi kedua belah pijak baik bagi sipengendara itu sendiri maupun bagi orang lain.

Selain itu juga diamankan minuman keras jenis tuak yang dibuat dan diperjualbelikan dengan bebas..

( Daniwarti).

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

News

Warga kurang mampu dapat kupon belanja di Pasar Murah Pemprov Sumbar

Warga kurang mampu dapat kupon belanja di Pasar Murah Pemprov Sumbar


Padang, (ANTARA) – Sejumlah masyarakat kurang mampu mendapatkan subsidi berupa kupon belanja untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok dalam pasar murah yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 21-24 Mei 2019.

Loading...

“Masyarakat kurang mampu yang mendapatkan kupon bisa menukarkannya dengan kebutuhan pokok di pasar murah ini,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Selasa.

Kupon itu diantaranya berasal dari bantuan Bank Nagari dan Semen Padang dengan nilai RP100-150 Ribu per orang dengan jumlah penerima sekitar 350 orang.

Selain itu harga yang ditawarkan dalam pasar murah itu lebih rendah dari harga pasar, sehingga masyarakat umum bisa ikut terbantu terbantu. Salah satunya komoditas bawang putih yang cukup mahal di pasaran, hanya dijual dengan harga Rp32 ribu per kilogram di pasar murah tersebut.

Kegiatan yang digelar setiap tahun itu menurut Irwan juga bertujuan untuk mengendalikan inflasi agar tidak terlalu tinggi karena biasanya pada ramadan dan lebaran, inflasi cukup tinggi.

“Makin banyak kita selenggarakan pasar murah seperti ini, makin bagus. Inflasi bisa terkendali,” katanya.

Para pedagang yang ikut dalam kegiatan itu juga terbantu karena bisa mendapatkan pasar dan lapak gratis, sehingga lebih menguntungkan.

Pasar murah yang digelar oleh Biro Perekonomian di lapangan parkir kantor gubernur itu merupakan yang kedua digelar oleh Pemprov Sumbar setelah sebelumnya di halaman Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Setelah ini masih akan ada lagi pasar murah yang akan digelar diantaranya di Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan serta Dinas Peternakan setempat.

Selain itu ada pula Dinas Pangan yang menggelar pasar murah setiap hari dengan pola mendatangi masyarakat dengan lima mobil toko tani.

BUMN dan BUMD juga menggelar hal yang sama sehingga stabilitas harga di pasaran bisa dijaga dan inflasi terkendali. (*)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘491803547646366’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

ASEAN

Terbitkan Buku, Fadli Zon Kritik Kebijakan Diplomasi Pemerintah IndonesiaWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

fadli zon terbitkan buku


Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerbitkan buku yang berjudul ‘Strengthtening The Indonesian Parliamentary Diplomacy’ hari ini, Senin (20/5/2019). Buku tersebut berisi kumpulan pidato Fadli saat agenda diplomasi di luar negeri.

Loading...

Fadli mengatakan, melalui buku tersebut ingin memperkuat diplomasi parlemen di Indonesia. Dalam diskusi di acara peluncuran buku itu, Fadli menyebut Indonesia konsisten saat melakukan diplomasi.

“Terus terang saja saya kira kita mengalami fluktuasi dalam diplomasi. Ada kalanya kita sangat high profile, ada kalanya low profile, ada kalanya flat, biasa-biasa saja dalam diplomasi,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Menurutnya sikap Indonesia tersebut membuat Indonesia tidak mendapat tempat di negara lain. Padahal, Indonesia disebut Fadli memiliki kekuatan sebagai negara penduduk terbanyak keempat, penduduk islam terbanyak, dan demokrasi terbesar ketiga di dunia.

“Ini saya kira membuat jika di kancah internasional kurang mendapatkan proporsi. Menurut saya sebagaimana sebuah negara seperti Indonesia pengaruhnya tidak sebanding,” jelas Fadli.

Fadli menyebut salah satu kebijakan pemerintah yang membebaskan visa di sejumlah negara di ASEAN. Menurutnya dampak kebijakan tersebut pada pengaruh Indonesia dalam berdiplomasi tidak terasa. Negara lain yang dibebaskan visanya tidak memberikan timbal balik bagi Indonesia.

Pemerintah juga disebut Fadli tidak memiliki pengaruh saat membantu menyelesaikan konflik di Rohingya, Myanmar. Menurutnya itu terjadi karena Indonesia tidak memiliki kekuatan saat berdiplomasi dengan negara ASEAN.

“Marwah kita sebagai negara terdemokrasi, berpenduduk muslim terbesar, tapi kita kurang menyentuh persoalan yang terjadi seperti Rohingya, kita tidak berkutik di ASEAN. Pemerintah mungkin agak kaku dan kikuk saat berhadapan dengan pemerintah Myanmar,” pungkas Fadli.

Peluncuran buku itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Menteri Luar Negeri Periode 2001-2009, Hassan Wirajuda, dan Kepala Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lukman Hakim, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Diskusi tersebut dimoderatori oleh Tarli Nugroho.

 

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer