Connect with us

#mulyadi

PEMILU 2019; Raih 144 Ribu Suara, Mulyadi Cetak Sejarah

PEMILU 2019; Raih 144 Ribu Suara, Mulyadi Cetak Sejarah


PADANG – Fantastis dan fenomenal. Itulah yang pas dialamatkan kepada Mulyadi, Caleg Partai Demokrat untuk DPR dari Dapil Sumbar 2 ini. Dari 81 caleg yang bertarung (dari 14 parpol, minus Hanura dan PKPI), Mulyadi sukses meraup 144.954 suara.

Loading...

Raihan ini sekaligus mengukir sejarah pencalegan di daerah ini. Jika dikalkulasikan dengan total suara sah di Dapil Sumbar 11 untuk DPR RI yang mencapai 1.176.300 suara, maka politisi prorakyat ini mendapat dukungan 12,4 persen.

“Ini adalah persentase elektabilitas tertinggi sepanjang sejarah pileg di Sumbar. Untuk mencapai angka 10 persen saja di tengah kompetisi alot, agak susah,” ujar pengamat politik dari Unand , Edi Indrizal kepada Singgalang kemarin di Padang.

Dia menyebut, pencapaian persentase elektabilitas itu, tak terlepas dari kiprah yang diperbuat Mulyadi selama mengabdi di Senayan. Amanah yang diberikan rakyat kepada Mulyadi, benar-benar dilakoni dengan baik.

Meskipun Pemilu 17 April lalu di Sumbar bisa dikatakan milik Prabowo-Sandi yang memperoleh 87 persen suara. Momentum Pilpres dan Pileg bersamaan ini membuat Partai Gerindra sangat beruntung karena mendapat efek ekor jas yang luar biasa.

Tetapi karena personal Mulyadi sangat kuat dalam ingatan masyarakat Sumbar yang telah berbuat selama ini, walau Gerindra juara di Dapil Sumbar 2, tetapi secara personal, suara Mulyadi tetap tak terkalahkan oleh caleg lain.

Edi Indrizal benar. Para kader Demokrat mengakuinya. Masyarakat pun menikmatinya. Misalnya, Fly over kelok sembilan yang ‘berkelas’ dan mendunia itu, sulit masyarakat memisahkannya dengan Mulyadi. Karena dialah aktor percepatan pembangunan kelok sembilan hingga tuntas dan dimanfaatkan hingga sekarang.

Lalu, kelanjutan pembangunan irigasi Batang Anai di Padang Pariaman, pembangunan rusunawa untuk puluhan pondok pesantren (ponpes) dan sejumlah infrakstruktur lainnya, termasuk hand tracktor,becak motor, lampu penerangan jalan.

Bahkan karena juga menggiring program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk Agam, Padang Pariaman, Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Payakumbuh, Bukittinggi dan Pariaman, ribuan KK miskin di daerah ini, sulit melupakan jasa Mulyadi.

Dilihat dari total keseluruhan suara yang diraih parpol pada Pileg 17 April lalu, Demokrat hanya menempati kursi ketiga, setelah Partau Gerindra yang mendapat sekitar 223.891 suara dan PKS sekitar 199.737 suara. Demokrat sendirinya hanya 197.834 suara dan sekitar 144.954 di antaranya disumbangkan oleh Mulyadi.

Kursi keempat direbut PAN dengan raihan suara total sekitar 151.476 suara, kursi kelima Partai Golkar dengan raihan suara total 79.023 dan kursi keenam, PPP dengan total raihan 78.378 suara.

Tak heran ada yang bicara nyeleneh. Katanya, Mulyadi saja seorang yang bertanding, sudah mengantarkan Demokrat melenggang ke Senayan, mengalahkan ‘sepasukan’ (baca enam caleg) Partai Golkar dan ‘sepasukan’ PPP.

Raihan suara Mulyadi tersebut, juga meningkat siginifikan dibanding Pileg 2014. Ketika itu, Mulyadi hanya meraup suara dukungan pribadi tak sampai 100 ribu suara, tepatnya 84.563 suara. Artinya, selisih peningkatan suara Mulyadi antara Pemilu tahun 2014 dengan Pemilu 2019 silam mencapai 60.447 suara.

Bahkan dalam cacatan Singgalang, pada Pileg 2014, dengan raihan 84.563 suara, Mulyadi peraih suara tertinggi dari 14 caleg yang lolos ke Senayan. Padahal raihan secara partai, Demokrat berada di bawah Partai Golkar dan Partai Gerindra. Sama dengan Pileg 2019, Mulyadi juga terbanyak meraup suara dari 14 caleg yang lolos ke Senayan, sedangkan secara partai, Demokrat berada di bawah Partai Gerindra dan PAN.

Boleh dikata, dua kali berturut-turut, menjadi peraih suara tertinggi dari seluruh caleg yang bertanding menuju ke Senayan, adalah rekor bagi perpolitikan di Sumbar. Mulyadi menggoreskannya. Rasanya rekor ini baru bisa dilakukan paling cepat 15 tahun dari sekarang.

Dari hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dituntaskan KPU Sumbar, Sabtu malam (11/5), Mulyadi hampir merajai perolehan suara di 8 kota dan kabupaten pada Dapil Sumbar II. Ia hanya kalah di Kota Pariaman dan Pasaman.  Di Pariaman, Ade Rizki Pratama (Gerindra) peraih suara terbanyak dengan capaian 3.566 suara pribadi. Mulyadi meraih 2.298 suara. Di Pasaman, Ade Rizki meraih 16.173 suara dan Mulyadi 13.136 suara.

Mulyadi tak terbendung di enam kota/kabupaten lainnya di Dapil Sumbar II dengan capaian yang begitu tinggi. Di Bukittinggi, Mulyadi mengumpulkan dukungan pribadi hingga 20.035 suara. Di Payakumbuh, Mulyadi berhasil mengumpulkan dukungan 6.056 suara.

Agam, menjadi kantong terbesar menyumbang suaranya, yakni mencapai 41.916 suara. Begitu juga di Limapuluh Kota, Mulyadi mengumpulkan suara hingga 27.699 suara. Di Padang Pariaman, Mulyadi jadi terdepan, meraup 15.623 suara dan dibayangi ketat politisi Golkar, John Kennedy Azis dengan capaian  15.028 suara. Di Pasaman Barat, Mulyadi juga terdepan dengan raihan 18.191 suara.

Dengan suara yang meningkat dari Pemilu sebelumnya, Mulyadi berterima kasih kepada pemilih di Sumbar 2. Menurutnya, hal itu didapat dari begitu kuatnya tekad masyarakat di 8 Kabupaten/Kota itu agar dirinya kembali melaju ke DPR RI. ”Begitu juga dengan tim kami yang bekerja siang malam, serta kader Partai Demokrat yang begitu serius membantu kami,” kata Mulyadi. (pepen)

 



Sumber

Baca Selengkapnya
Advertisement
Loading...
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#mulyadi

Ribuan KK Miskin di Sumbar II Sulit Lupakan Jasa Mulyadi

Ribuan KK Miskin di Sumbar II Sulit Lupakan Jasa Mulyadi


LUBUK BASUNG – Ribuan KK miskin atau tepatnya 4.758 kepala keluarga (KK) penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Agam, sulit melupakan sosok Mulyadi, anggota DPR-RI asal daerah pemilihan Sumbar II itu. Mereka berharap wakil rakyat yang peduli rakyat tersebut, tetap menjadi wakil rakyat di Senayan.

Loading...

“Sulit kami melupakan Pak Mulyadi. Kami berharap beliau menjadi wakil rakyat di Senayan. Keberpihakan dan kepedulian terhadap daerah Sumbar, sudah dibuktikan selama ini. Banyak dana pusat digiring ke Sumbar,” sebut Dani, warga Baso, Agam yang pada 2013 rumahnya direhab melalui program BSPS.

Saat penyerahan bantuan tersebut, hampir enam tahun silam, tepatnya Sabtu, 20 Juli 2013 di Hall Balai Sidang Bukittinggi, sebanyak 1.104 KK dari 42 nagari di Agam merasa lega. Soalnya rumah yang mereka huni selama ini tidak layak huni akan menjadi layak huni.

Cairnya dana BSPS itu, bukti komitmen wakil rakyat yang duduk di DPR RI, Mulyadi untuk memperjuangkan dan memfasilitasi turunnya dana bagi keluarga kurang mampu baik di Agam maupun kabupaten/kota lainnya. Bantuan stimulan yang diterima KK tidak mampu itu, merupakan dana anggaran 2012 yang baru dapat dicairkan 2013.



Sumber

Baca Selengkapnya

#mulyadi

Rang Piaman Akui Mulyadi Amanah dan Peduli

Rang Piaman Akui Mulyadi Amanah dan Peduli


Mulyadi memberikan sambutan di hadapan para penerima bantuan  dana BSPS di Kota Pariaman. (ist)

PARIAMAN – Rang Piaman (masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman)  mengapresiasi Mulyadi, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Selama mengemban amanah sebagai wakil rakyat di Senayan (sejak 2009 hingga sekarang), Mulyadi gigih berjuang, peduli dan sangat aspiratif terhadap kebutuhan  masyarakat dan daerah.

Loading...

“Itu adalah fakta. Boleh dikata sudah tak terhitung banyaknya program pusat yang digiring Pak Mulyadi ke berbagai daerah di Padang Pariaman, termasuk juga Kota Pariaman. Itu sebuah bukti, ketika amanah diberikan, Pak Mulyadi melakoni dengan baik. Masyarakat puas,” kata Yanuar Bakri,  Wakil Ketua DPRD`Padang Pariaman, kepada Singgalang, kemarin.

Yanuar tentu tak sembarang bicara kalau tidak ada bukti. Misalnya, bantuan rumah tidak layak huni dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Perumahan Rakyat pada periode pertama Mulyadi di DPR (2009-2015). Ribuan KK miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni, sejak bantuan dikucurkan, mereka sudah bisa merasakan tidur  nyenyak, nyaman dan aman.

Berdasarkan data, setidaknya di Padang Pariaman, dikucurkan program BSPS kepada 3.248 KK dan sekitar 605 KK di Kota Pariaman. “Dikalkulasikan untuk penduduk di kabupaten/kota lain, lebih 10 ribuan rumah yang diperjuangkan Pak Mulyadi,” kata Yanuar.

Yanuar menyebut, Wan, warga Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, juga merasakan demikian. Bantuan perumahan yang diperjuangan Anggota DPR, Mulyadi di Jakarta itu, membuat dia dan keluarganya bisa membangun rumah layak.

Bantuan rehab rumah lewat program BSPS itu diluncurkan di Parit Malintang, 23 Juli 2013. Ketika itu diserahkan kepada 1.973 KK oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera, Jamil Ansari dan Wakil Ketua Komisi V DPR, Mulyadi dan dihadiri Wabup Padang Pariaman (ketika itu dijabat Damsuar) serta sejumlah pejabat lainnya.

Wabup mengharapkan dana bantuan yang diterima dapat memancing potensi dan kemampuan masyarakat, sehingga bisa membangun rumah yang layak huni.  Walaupun jumlah bantuan belum mencukupi, namun ini bisa menjadi modal awal dalam membangun. Tak lupa Wabup memberikan apresiasi pada Kemenpera dan Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi yang peduli dan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat Padang Pariaman, salah satunya adalah bantuan BSPS ini.

Sedangkan, Mulyadi berharap anggaran BSPS yang diserahkan tersebut, dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan batuan ini hendaknya dapat meringankan beban masyarakat dalam membangun rumah yang layak. “Tugas saya sebagai wakil rakyat adalah memperjuangkan pada pemerintah agar  dana BSPS dapat diberikan untuk masyarakat Sumbar,” katanya.

Pertengahan November 2013, bantuan serupa kembali dikucurkan untuk Padang  Pariaman untuk 1.564 rumah. Secara simbolis juga diserahkan Mulyadi di TK-SD Model, Limpato, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak. Ikut mendampingi Bupati Ali Mukhni, dan sejumlah pejabat lainnya.

Masih dalam rentang waktu yang sama, November 2013, sebanyak 506 KK di Kota Pariaman juga menerima dana BSPS tersebut. Secara simbolis juga diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi dan Wawako Pariaman (masih dijabat Genius Umar dan sekarang menjadi Walikota Pariaman) di pendopo rumah dinas Walikota Pariaman.

Mulyadi mengatakan, program BSPS salah satu upaya pemerintah pusat bersama DPR RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Legislatif dalam hal ini DPR, menyusun program untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian.

Anggota DPRD`Sumbar asal Piaman, H. Nurnas juga menyebutkan kepedulian yang diperlihatkan Pak Mulyadi kepada masyarakat dan daerah Piaman, tidak diragukan lagi. Bahkan, sebut Nurnas, dari enam wakil rakyat Sumbar dari dapil Sumbar 11, yang paling banyak menggiring kue APBN  untuk Sumbar, maka Pak Mulyadi lah orangnya.

Nurnas tahu persis, karena pada periode 2009-2014, Nurnas empat tahun menjabat Ketua Komisi IV bidang pembangunan. Di masa jabatan sekarang sebagai anggota DPRD Sumbar, Nurnas juga tahu Pak Mulyadi masih tetap peduli dan berjuang gigih di Senayan, untuk Sumbar.

Pada periode kedua Mulyadi dipercaya masyarakat kembali sebagai anggota DPR, kepedulian dan perjuangan yang dilakoni masih kental. Salah satunya, sebut Nurnas, pemberian paket konverter kit  kepada nelayan. Setidaknya 366 nelayan Piaman mendapatkannya. Dengan paket konversi bahan baku minyak (BBM) ke bahan baku gas (BBG) itu, dapat menekan biaya operasional nelayan hingga separuh dari biaya menggunakan motor penggerak berbahan bakar premium (bensin). (pepen)

 



Sumber

Baca Selengkapnya

#mulyadi

Rang Piaman Akui Mulyadi Amanah dan Peduli

Rang Piaman Akui Mulyadi Amanah dan Peduli


Mulyadi (ist)

PARIAMAN – Rang Piaman (masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman) mengapresiasi Mulyadi, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Selama mengemban amanah sebagai wakil rakyat di Senayan (sejak 2009 hingga sekarang), Mulyadi gigih berjuang, peduli dan sangat aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat dan daerah.

Loading...

“Itu adalah fakta. Boleh dikata sudah tak terhitung banyaknya program pusat yang digiring Pak Mulyadi ke berbagai daerah di Padang Pariaman, termasuk juga Kota Pariaman. Itu sebuah bukti, ketika amanah diberikan, Pak Mulyadi melakoni dengan baik. Masyarakat puas,” kata Yanuar Bakri, Wakil Ketua DPRD`Padang Pariaman, Minggu (3/4).

Yanuar tentu tak sembarang bicara kalau tidak ada bukti. Misalnya, bantuan rumah tidak layak huni dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Perumahan Rakyat pada periode pertama Mulyadi di DPR (2009-2015). Ribuan KK miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni, sejak bantuan dikucurkan, mereka sudah bisa merasakan tidur nyenyak, nyaman dan aman.

Berdasarkan data, setidaknya di Padang Pariaman, dikucurkan program BSPS kepada 3.248 KK dan sekitar 605 KK di Kota Pariaman. “Dikalkulasikan untuk penduduk di kabupaten/kota lain, lebih 10 ribuan rumah yang diperjuangkan Pak Mulyadi,” kata Yanuar.

Yanuar menyebut, Wan, warga Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, juga merasakan demikian. Bantuan perumahan yang diperjuangan Anggota DPR, Mulyadi di Jakarta itu, membuat dia dan keluarganya bisa membangun rumah layak.

Bantuan rehab rumah lewat program BSPS itu diluncurkan di Parit Malintang, 23 Juli 2013. Ketika itu diserahkan kepada 1.973 KK oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera, Jamil Ansari dan Wakil Ketua Komisi V DPR, Mulyadi dan dihadiri Wabup Padang Pariaman (ketika itu dijabat Damsuar) serta sejumlah pejabat lainnya.

Wabup mengharapkan dana bantuan yang diterima dapat memancing potensi dan kemampuan masyarakat, sehingga bisa membangun rumah yang layak huni.  Walaupun jumlah bantuan belum mencukupi, namun ini bisa menjadi modal awal dalam membangun.Tak lupa Wabup memberikan apresiasi pada Kemenpera dan Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi yang peduli dan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat Padang Pariaman, salah satunya adalah bantuan BSPS ini.

Sedangkan, Mulyadi berharap anggaran BSPS yang diserahkan tersebut, dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan batuan ini hendaknya dapat meringankan beban masyarakat dalam membangun rumah yang layak. “Tugas saya sebagai wakil rakyat adalah memperjuangkan pada pemerintah agar dana BSPS dapat diberikan untuk masyarakat Sumbar,” katanya.

Pertengahan November 2013, bantuan serupa kembali dikucurkan untuk Padang  Pariaman untuk 1.564 rumah. Secara simbolis juga diserahkan Mulyadi di TK-SD Model, Limpato, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak. Ikut mendampingi Bupati Ali Mukhni, dan sejumlah pejabat lainnya.

Masih dalam rentang waktu yang sama, November 2013, sebanyak 506 KK di Kota Pariaman juga menerima dana BSPS tersebut. Secara simbolis juga diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi dan Wawako Pariaman (masih dijabat Genius Umar dan sekarang menjadi Walikota Pariaman) di pendopo rumah dinas Walikota Pariaman.

Mulyadi mengatakan, program BSPS salah satu upaya pemerintah pusat bersama DPR RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Legislatif dalam hal ini DPR, menyusun program untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian.

“Melalui program ini, rumah yang tidak layak huni, menjadi layak huni. Dengan rumah yang layak dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, kemudian kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” jelasnya.

Anggota DPRD`Sumbar asal Piaman, Nurnas juga menyebutkan kepedulian yang diperlihatkan Pak Mulyadi kepada masyarakat dan daerah Piaman, tidak diragukan lagi. Bahkan, sebut Nurnas, dari enam wakil rakyat Sumbar dari dapil Sumbar 11, yang paling banyak menggiring kue APBN untuk Sumbar, maka Pak Mulyadi lah orangnya.

Nurnas tahu persis, karena pada periode 2009-2014, Nurnas empat tahun menjabat Ketua Komisi IV bidang pembangunan. Di masa jabatan sekarang sebagai anggota DPRD Sumbar, Nurnas juga tahu Pak Mulyadi masih tetap peduli dan berjuang gigih di Senayan, untuk Sumbar.

Pada periode kedua Mulyadi dipercaya masyarakat kembali sebagai anggota DPR, kepedulian dan perjuangan yang dilakoni masih kental. Salah satunya, sebut Nurnas, pemberian paket konverter kit  kepada nelayan. Setidaknya 366 nelayan Piaman mendapatkannya. Dengan paket konversi bahan baku minyak (BBM) ke bahan baku gas (BBG) itu, dapat menekan biaya operasional nelayan hingga separuh dari biaya menggunakan motor penggerak berbahan bakar premium (bensin). (pen)

 



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer