Connect with us

News

Pemberian SKCK Sebagai Syarat Capres Prabowo Dipersoalkan?

Pemberian SKCK Sebagai Syarat Capres Prabowo Dipersoalkan?


Kamis, 23 Agustus 2018 – 20:39:54 WIB – 19

Prabowo Subianto (Foto: Tempo.co)

POLITIK – Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) milik calon presiden Prabowo Subianto yang dikeluarkan oleh Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri dipersoalkan oleh kelompok masyarakat yang mengatasanamakan diri berasal dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).

Koordinator TPDI Petrus Saletinus mengatakan SKCK Prabowo itu patut diduga bersumber dari keterangan yang diduga palsu atau dipalsukan.

“SKCK Baintelkam Polri yang berisi pernyataan bahwa, Prabowo Subianto dinyatakan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun patut diduga bersumber dari keterangan yang diduga palsu atau dipalsukan,” kata Petrus, Kamis (23/8) dikutip dari laman CNN Indonesia.

Menurutnya, dugaan tersebut berdasarkan pada peristiwa atau keadaan yang telah diketahui secara umum bahwa Prabowo pernah diperiksa oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) karena diduga melakukan penculikan dan penghilangan kemerdekaan kara aktivis mahasiswa.

Dia menerangkan, dalam keputusan DKP Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP tertanggal 21 Agustus 1998 merekomendasikan Prabowo untuk diberhentikan dari Dinas Militer, karena terbukti melakukan pelanggaran hukum, etika dan disiplin yang merugikan kehormatan TNI, bangsa, dan negara.

“Terdapat fakta yang sudah menjadi notoire feiten itu tidak dijadikan referensi sebelum SKCK dikeluarkan,” ucap dia.

Menurut Petrus, Baintelkam seharusnya memverifikasi dan mengklarifikasi informasi publik ikhwal Prabowo pernah diproses hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Puspom TNI dan DKP berikut keputusannya tersebut

Dia menyatakan, hal itu sangat penting karena Indonesia sedang dalam proses melahirkan pemimpin nasional, bukan memilih calon karyawan perusahaan.

“KPU (Komisi Pemilihan Umum), Puspom TNI, Polri, dan masyarakat harus bersama-sama melakukan klarifikasi dan konfirmasi semua hal terkait dengan SKCK milik Prabowo yang saat ini sudah berada di dalam berkas administrasi bakal calon presiden di KPU,” tuturnya.

Baintelkam Polri menerbitkan SKCK milik Prabowo pada Selasa (24/7). Dalam surat bernomor SKCK/YANMAS/8721/VII/2018/BAINTELKAM tersebut dinyatakan dikeluarkan untuk keperluan persayaratan calon presiden (capres) Republik Indonesia.

SKCK itu pun telah ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri Komisaris Besar Gunawan.

Dalam SKCK itu pun dinyatakan bahwa pria kelahiran 17 Oktober 1951 tersebut tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. (cn)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/CNN Indonesia

Tag: hukum,indonesia,metro,nasional,politik,tokoh

Pekan ASI Sedunia, Momen Pentingnya ASI Ekslusif bagi Bayi

Pekan ASI Sedunia, Momen Pentingnya ASI Ekslusif bagi Bayi

PADANG — Minggu pertama Agustus menjadi peringatan terhadap pentingnya Air Susu Ibu (ASI). Hal tersebut diperingati…

Gatot-Cak Imin, Peluang Poros Ketiga di Pilpres 2019 Semakin Terbuka?

Gatot-Cak Imin, Peluang Poros Ketiga di Pilpres 2019 Semakin Terbuka?

POLITIK – Ketua Umum Keluarga Besar Perhimpunan Pelajar Indonesia (KB PII) Nasrullah Larada mengatakan, terbentuknya…

Nyabu Dalam Kamar Penginapan, Wanita Paruh Baya di Padang Panjang Diamankan Polisi

Nyabu Dalam Kamar Penginapan, Wanita Paruh Baya di Padang Panjang Diamankan Polisi

PADANG PANJANG – Wanita paruh baya, HY (43) salah seorang warga Kota Solok diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres…

Polemik Jenderal Kardus, Gerindra Bercerai dengan Demokrat

Polemik Jenderal Kardus, Gerindra Bercerai dengan Demokrat

POLITIK – Politisi Partai Demokrat Andi Arief mengirim sinyal mengejutkan di detik-detik akhir pendaftaran calon…

  Beli Jet Tempur Sukhoi, Indonesia-Rusia Sepakat, Bagaimana Sikap AS?

Beli Jet Tempur Sukhoi, Indonesia-Rusia Sepakat, Bagaimana Sikap AS?

NASIONAL – Pemerintah berencana membeli 11 pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Mekanisme transaksi ini dengan imbal beli,…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Daerah

Belasan pekerja khusus bongkar muat di PT Catur Sentosa Adiprana Gelar Unjuk Rasa

Belasan pekerja khusus bongkar muat di PT Catur Sentosa Adiprana Gelar Unjuk Rasa


Belasan pekerja khusus bongkar muat di PT Catur Sentosa Adiprana Gelar Unjuk RasaReviewed by Koko Rakasiwion.This Is Article AboutBelasan pekerja khusus bongkar muat di PT Catur Sentosa Adiprana Gelar Unjuk RasaPADANG, Redaksisumbar.com– Belasan pekerja khusus bongkar muat di PT Catur Sentosa Adiprana, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), menggelar unjuk rasa karena menilai kebijakan perusahaan memutus hubungan kerja dikeluarkan sepihak.Senin, 18 Februari 2019. “kami sudah bekerja untuk memuat dan bongkar barang di perusahaan tersebut selama 11 tahun, dengan Kepala cabang yang sekarang baru […]

PADANG, Redaksisumbar.com–
Belasan pekerja khusus bongkar muat di PT Catur Sentosa Adiprana, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), menggelar unjuk rasa karena menilai kebijakan perusahaan memutus hubungan kerja dikeluarkan sepihak.Senin, 18 Februari 2019.

“kami sudah bekerja untuk memuat dan bongkar barang di perusahaan tersebut selama 11 tahun, dengan Kepala cabang yang sekarang baru terjadi permasalahan tersebut, kami dilarang untuk bongkar muat barang tanpa alasan yang jelas”
Ungkap, Adek Kordinator buruh bongkar muat di Perusahaan tersebut.

Aksi sengaja digelar dikarenakan pemutusan hubungan kerja tersebut tidak jelas seakan akan seperti permainan.Pelarangan aktiifitas tersebut tidak disampaikan langsung oleh pihak perusahaan secara langsung atau pun tertulis, akan tetapi lewat pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan perusahaan.

“kami ingin mendengar kejelasan dari pihak perusahaan tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut, dan jangan juga kami diadu dengan aparat untuk penyelesaian permasalahan tersebut”tutup Ade.

Ditengah aksi buruh tersebut sempat terjadi diduga adegan Simulasi penanganan teroris oleh TNI dengan bersenjata lengkap kedalam area PT. Catur Sentosa Adiprana tbk.

Diakhir aksi, pihak buruh pun diterima untuk berdialog dengan perusahaan bersama Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Padang, serta Danramil Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan, Mayor Sani sebagai perwakilan dari PT.Catur serta Staf dari PT.Catur sendiri.

Dalam mediasi tersebut disepakati penundaan hingga tujuh hari ke depan untuk bertemu manajemen perusahaan.

Perwakilan dari PT Catur yaitu staff umum Boby, mengaku tak bisa berkomentar banyak terhadap permasalahan itu.

“Intinya mereka ingin bekerja, namun perusahaan tidak membutuhkan, lebih dari itu saya tidak bisa berkomentar,” katanya

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Industri Padang, Nurzal Hidayat, mengatakan akan mempelajari dan memproses persoalan tersebut.

Ia mengatakan akan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

[Tim Liputan]

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

BISNIS

Prodi : Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani

Prodi : Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani


Prodi : Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan PetaniReviewed by Iskandar Rahmanon.This Is Article AboutProdi : Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan PetaniSOLOK, Redaksisumbar.com – Tim Program Studi (Prodi) pendidikan ekonomi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Wujud Abdi ke Nagari dengan tema Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Konversi (alih fungsi) Lahan Terhadap Pendapatan Petani, kegiatan ini dilakukan kepada kelompok tani Mato Aie dan Tunas Harapan yang bertempat […]

SOLOK, Redaksisumbar.com –
Tim Program Studi (Prodi) pendidikan ekonomi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Wujud Abdi ke Nagari dengan tema Peningkatan Pemahaman Petani Mengenai Dampak Konversi (alih fungsi) Lahan Terhadap Pendapatan Petani, kegiatan ini dilakukan kepada kelompok tani Mato Aie dan Tunas Harapan yang bertempat di Nagari Gauang kecamatan Kubung kabupaten Solok, Minggu, (17/02/2019).

Menurut Nilmadesri Rosya, S.Pd, ME, dosen Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumbar yang turut ambil bagian dari kegiatan tersebut mengatakan bahwa penyuluhan kepada masyarakat ini dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah penduduk yang terus bertumbuh sehingga menyebabkan kebutuhan akan perumahan semakin meningkat yang mendorong konversi lahan itu terjadi, sementara disisi lain dengan bertambahnya jumlah penduduk tentu kebutuhan akan pangan juga akan meningkat sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan disuatu daerah akan terkendala sebab lahan pertanian yang semakin sempit.

“Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat mengetahui bahwa mengkonversi lahan pertanian menjadi non pertanian berdampak terhadap penurunan pendapatan petani. Ini merupakan hasil dari penelitian yg telah dilakukan mengenai dampak konversi lahan terhadap pendapatan petani,” terangnya.

Ditambahkan Nilma, bahwa lahan yang dikonversi tersebut memuat pundi pendapatan petani menurun drastis.

“Kami menemukan fakta bahwa ternyata semakin luas lahan pertanian yang dikonversi ke non pertanian malah menyebabkan pendapatan petani semakin menurun” tambahnya.

Nilmadesri Rosya, S.Pd, ME, beserta tim program studi pendidikan ekonomi STIKP PGRI Sumbar lakukan dialog bersama kelompok tani Tunas Harapan, Nagari Gauang.

Sementara itu, ketua kelompok tani Tunas Harapan menyambut positif kegiatan yang dilakukan Karena memang pada saat ini masyarakat sudah mulai tergiur untuk menjadikan lahan pertanian mereka menjadi perumahan ataupun pertokoan.

“Kondisi dilapangan memang kita lihat, bisnis pengembangan perumahan dan kawasan pertokoan sangat menggiurkan. Namun pada sisi lain, kondisi ini membuat lahan pertanian menjadi semakin sempit. Tentu imbuhnya pendapatan petani berkurang” tukas
Yulizar, ketua kelompok tani Tunas Harapan.

[Elfitos]

Topik:

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Daerah

29 Muda Mudi Tergaruk Operasi satpol pp Kota Padang

29 Muda Mudi Tergaruk Operasi satpol pp Kota Padang


29 Muda Mudi Tergaruk Operasi satpol pp Kota PadangReviewed by Koko Rakasiwion.This Is Article About29 Muda Mudi Tergaruk Operasi satpol pp Kota PadangPADANG, RedaksiSumbar.com– 24 wanita dan 5 pria berhasil digaruk Pasukan Penegak Perda Kota Padang, 14 Februari 2019 Dini Hari. Satpol pp Kota Padang gerayangi tempat tempat yang diduga dijadikan tempat untuk merayakan malam Valentine, sesuai himbauan Wali Kota Padang, tidak dibenarkan untuk merayakan Valentine di kota Padang. ” Pelarangan perayaan malam Valentine di Kota Padang […]

PADANG, RedaksiSumbar.com– 24 wanita dan 5 pria berhasil digaruk Pasukan Penegak Perda Kota Padang, 14 Februari 2019 Dini Hari.

Satpol pp Kota Padang gerayangi tempat tempat yang diduga dijadikan tempat untuk merayakan malam Valentine, sesuai himbauan Wali Kota Padang, tidak dibenarkan untuk merayakan Valentine di kota Padang.

” Pelarangan perayaan malam Valentine di Kota Padang dikarenakan Kota Padang masih memegang teguh “Adat basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah. Jadi di Sumatera Barat, khusunya di Kota Padang mayoritas penduduknya menganut agama Islam” tegas Kasat Pol pp Kota Padang Al Amin.

Operasi gabungan yang terdiri dari Satpol pp Kota Padang, SK4, Dinas Sosial, Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Padang, BNPKB menyisir tempat tempat hiburan serta penginapan yang ada di Kota Padang.

Demi mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan, petugas Penegak Perda Kota Padang juga menyisir tempat tempat berkumpulnya muda mudi Kota Padang yang dikenal dengan Tugu Gempa, ditempat tersebut juga ditertibkan pasangan pasangan muda mudi yang masih berkumpul pada Dini Hari tersebut.

Semua yang tergaruk malam ini dibawa ke Mako Satpol pp Kota Padang guna pendataan dan pembinaan.

[Tim Liputan]

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com