Connect with us

News

Muncul Petisi Pembebasan Meiliana, Sudah Didukung Puluhan Ribu Orang

Muncul Petisi Pembebasan Meiliana, Sudah Didukung Puluhan Ribu Orang


Kamis, 23 Agustus 2018 – 20:31:24 WIB – 139

Petisi dukungan untuk Meliana yang dijerat kasus penodaan agama muncul di laman change.org (Foto: ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

NASIONAL – Pengadilan Negeri Medan memutuskan menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara terhadap Meiliana asal Tanjung Balai, Sumatera Utara, karena delik penistaan agama. Namun, keputusan itu dianggap kontroversial hingga akhirnya muncul petisi supaya dia dibebaskan.

Dilansir dari situs change.org pada Kamis (23/8), petisi berjudul “Bebaskan Meiliana, tegakkan toleransi!” dibuat oleh Anita Lukito pada Rabu (22/8) kemarin. Hingga Kamis (23/8) pukul 20.30 WIB petisi itu telah didukung oleh lebih dari 63 ribu orang.

Anita menyampaikan petisi itu kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Agama, Mahkamah Agung, dan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Dalam penjelasannya, Anita mengutip pendapat Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos, yang menganggap Meiliana hanya kambing hitam dari kerusuhan di Tanjung Balai beberapa waktu lalu.

Dikutip dari laman CNN Indonesia, Bonar menyatakan keluhan Meiliana soal volume pengeras suara di masjid buat dekat tempat tinggalnya untuk kumandang azan sudah sesuai norma. Dia menyatakan Meiliana menyampaikan pendapatnya dengan santun dan tidak ada niat buat menyulut kerusuhan.

“Seluruh penduduk Indonesia memiliki hak yang sama. Di mana letak keadilan apabila perkara yang jelas bukan tindak kriminal, serta dapat diselesaikan dengan asas kekeluargaan dan toleransi, yang dianut oleh bangsa Indonesia, malah diputarbalikkan dan mengancam hak asasi seseorang. Vonis ini tidak dapat dibiarkan seenaknya, sementara Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap penduduknya, tak hanya sebuah golongan tertentu saja,” tulis Anita.

Hukuman itu dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo dalam sidang Selasa (21/8) lalu. Majelis hakim menyatakan Meiliana terbukti bersalah melakukan perbuatan penistaan agama yang diatur dalam Pasal 156A KUHPidana.

Kementerian Agama dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978 memang mengatur tentang penggunaan pengeras suara di Masjid, Langgar, dan Musala.

Khusus pada saat azan, Instruksi Dirjen Bimas Islam itu menyatakan sebagai tanda masuknya salat, suara azan memang harus ditinggikan. Suara muazin hendaknya fasih, merdu, enak tidak cempreng, sumbang, atau terlalu kecil. Sayangnya tidak dicantumkan batasan volume penggunaan pengeras suara saat azan. (cn)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/CNN Indonesia

Tag: hukum,metro,nasional

Imunisasi MR di Pasaman Ditunda Sementara

Imunisasi MR di Pasaman Ditunda Sementara

PASAMAN – Pasaman, Menunggu keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat tanggl 8 Agustus 2018 mendatang, Dinas…

MUI Larang Gerakan #2019gantipresiden di Jabar, Fahri Hamzah: Ngapain Masuk-masuk Politik

MUI Larang Gerakan #2019gantipresiden di Jabar, Fahri Hamzah: Ngapain Masuk-masuk Politik

POLITIK – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal pelarangan kegiatan bertajuk #2019gantipresiden di Jawa Barat…

Tiba-tiba Sidak ke Ruangan Bagian Humas, Bupati Pasbar Syahiran Lakukan Hal Ini

Tiba-tiba Sidak ke Ruangan Bagian Humas, Bupati Pasbar Syahiran Lakukan Hal Ini

PASAMAN BARAT – Bupati Pasaman Barat (Pasbar). Syahiran, Kamis (9/8/2018) sekira pukul 14.30 Wib tiba-tiba menyambangi…

Polisi Tangkap Pelaku Pungli di Sebuah Sekolah di Padang Pariaman, Ternyata Pelakunya..

Polisi Tangkap Pelaku Pungli di Sebuah Sekolah di Padang Pariaman, Ternyata Pelakunya..

PADANG PARIAMAN – Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Polres Pariaman mengamankan oknum penjaga sekolah SMA N1 Sungai…

Fakultas Pariwisata UMSB Boyong Dua Gelar Juara di Ajang PTC 2018

Fakultas Pariwisata UMSB Boyong Dua Gelar Juara di Ajang PTC 2018

BUKITTINGGI – Mochammad Abdi. SE.MM dekan Fakultas Pariwisata UMSB menjelaskan, Kamis (16/8) di ruang kerjanya, bahwa…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Daerah

Nekat Loncat Ke Atas Atap Guna Menghindari Razia

Nekat Loncat Ke Atas Atap Guna Menghindari Razia


Nekat Loncat Ke Atas Atap Guna Menghindari RaziaReviewed by Koko Rakasiwion.This Is Article AboutNekat Loncat Ke Atas Atap Guna Menghindari RaziaPADANG, RedaksiSumbar.com– Ingin menghindari razia, pemuda yang diduga menginap didalam kamar hotel tanpa surat nikah, nekat kabur melalui atap lantai 3 Hotel Mervit Kota Padang. Razia Yutisi yang digelar oleh Satpol pp Kota Padang, Sabtu, 17 Maret 2019 dini hari bersama tim gabungan SK4 Kota Padang berhasil jaring 25 botol minuman beralkohol jenis Bir dan […]

PADANG, RedaksiSumbar.com– Ingin menghindari razia, pemuda yang diduga menginap didalam kamar hotel tanpa surat nikah, nekat kabur melalui atap lantai 3 Hotel Mervit Kota Padang.

Razia Yutisi yang digelar oleh Satpol pp Kota Padang, Sabtu, 17 Maret 2019 dini hari bersama tim gabungan SK4 Kota Padang berhasil jaring 25 botol minuman beralkohol jenis Bir dan 12 pasangan muda mudi tidak mempunyai surat nikah yang menginap dalam satu kamar di Hotel tersebut.

Petugas menyisir beberapa cafe diantara nya di Jalan Kampung Nias, dari cafe tersebut tidak ditemukan para pemandu lagu
Yang tidak mempunyai identitas.

Di Hotel Mervit petugas berhasil mengamankan 12 pasang muda mudi yang diduga bukan pasangan suami istri didalam kamar hotel tersebut, seorang pria yang diduga oknum nekat meloncat ke atap Lantai 3 Hotel tersebut diduga takut akan kena razia oleh petugas.

Petugas yang tidak kehilangan akal langsung menyusuri atap hotel dan mengamankan pria tersebut sedang bersembunyi diatas atap yang rentan akan roboh.

Alhasil Pria yang diduga oknum tersebut digiring oleh petugas Penegak Perda ke Mako satpol pp Kota Padang.

Salah seorang pemuka masyarakat yang berada di kawasan hotel tersebut mengatakan ” Kami sangat mendukung kinerja Satpol pp dalam menertibkan pasangan mesum yang sering menginap di hotel tersebut, dibelakang hotel berdiri sebuah Masjid dan pemilik hotel seakan menghalalkan pasangan muda mudi yang menginap tanpa surat nikah”tegas Feri.

Kasat Pol pp Kota Padang, Al Amin mengatakan ” Semua yang terjaring malam ini prosesnya kita samakan, yang diduga oknum juga akan tertibkan seperti yang lainnya, dan untuk pemilik hotel akan kita panggil dan kita proses sesuai Perda yang berlaku di Kota Padang”terang Al Amin.

[Tim Liputan]

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Daerah

Bupati Yudas Pimpin Apel Siaga Bencana di BPBD Mentawai.

Bupati Yudas Pimpin Apel Siaga Bencana di BPBD Mentawai.


Bupati Yudas Pimpin Apel Siaga Bencana di BPBD Mentawai.Reviewed by Koko Rakasiwion.This Is Article AboutBupati Yudas Pimpin Apel Siaga Bencana di BPBD Mentawai.TUA PEJAT, RedaksiSumbar.com– Dalam rangka sinergitas pelaksanaan TMMD di kabupaten kepulauan Mentawai mengadakan apel siaga bencana di halaman kantor BPBD Km 6 Tua Pejat pada Jumat 15 Maret 2019. Apel dipimpin langsung oleh Bupati Yudas Sabaggalet dan dihadiri oleh Kapolres AKBP.Hendri Yahya SE, Dan Dim 0319 Letkol Czi Didid, Dan Lanal Letkol laut Anis Munandar, […]

TUA PEJAT, RedaksiSumbar.com– Dalam rangka sinergitas pelaksanaan TMMD di kabupaten kepulauan Mentawai mengadakan apel siaga bencana di halaman kantor BPBD Km 6 Tua Pejat pada Jumat 15 Maret 2019. Apel dipimpin langsung oleh Bupati Yudas Sabaggalet dan dihadiri oleh Kapolres AKBP.Hendri Yahya SE, Dan Dim 0319 Letkol Czi Didid, Dan Lanal Letkol laut Anis Munandar, kepala Dinas perhubungan Edi Sukarni,Asisten dua Desti Seminora,SE dan beberapa kepala OPD dilingkungan pemkab Mentawai.

Apel dipimpin oleh Bupati Yudas Sabaggalet.Dalam sambutannya Yudas mengatakan, kabupaten kepulauan Mentawai adalah wilayah rawan bencana serta memiliki potensi bencana yang sangat besar.Disisi lain Mentawai juga memiliki nilai budaya dan pariwisata yang sangat tinggi. Maka dengan hal tersebut, upaya kita adalah menyikapi masyarakat siap siaga dan terhindar dari bencana serta memberi kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.

Lebih jauh dikatakan Yudas, bencana yang bersifat lokal ,kapasitas penyelamatan serta tindakan awal di masyarakat, maka seyogyanya kita sebagai sipil juga harus giat berlatih dalam menghadapi bencana. Sebagaimana Bapak-Bapak kita prajurit TNI Polri melatih diri guna siap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Kesiapan apel siaga memiliki tujuan untuk mengajak kita khususnya pemangku kepentingan dan mengambil peran masing-masing untuk mendorong dan ikut ambil bagian dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Kedepannya Yudas berharap kepada BPBD untuk lebih kreatif dan berinovasi menghasilkan sesuatu , mampu berkoordinasi dan berkolabirasi sehingga dapat memberikan hasil rekomendasi kebijakan untuk mendukung pembangunan kedepan. Dengan kesiapan berarti kita mencoba untuk berdaptasi dengan kondisi alam yang kita cintai ini.

(Daniwarti).

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Berhasil Mendorong Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Dalam Sidang PUICWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

Fadli Zon Berhasil Mendorong Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Dalam Sidang PUIC


Fadli Zon Berhasil Mendorong Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Dalam Sidang PUIC

DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, berhasil mendorong isu pelanggaran HAM muslim Uighur di dalam sidang General Comittees Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke- 14 di Maroko.

“Usulan Indonesia untuk isu muslim Uighur ini awalnya ditanggapi dingin negara muslim lainnya. Bahkan sempat ditolak dengan alasan prosedural. Namun karena lobi dan desakan yang kuat delegasi DPR RI, sidang General Committees menyetujui untuk memasukan isu muslim Uighur ke dalam draft resolusi akhir,” ujar Fadli Zon didalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Jumat (15/3).

Fadli mengatakan meski isu Uighur telah mendapat sorotan internasional, ironisnya negara-negara muslim hingga kini belum mengeluarkan sikap kolektif.

“Baik di tingkat eksekutif melalui OKI, maupun melalui forum Parlemen negara-negara Islam. Inilah yang melatarbelakangi delegasi DPR bersikukuh memasukan isu muslim Uigur di sidang ke 14 PUIC di Maroko,” kata Fadli.

Dalam hal ini, Fadli menambahkan bahwa ada tiga pertimbangan yang melatarbelakangi sikap delegasi Indonesia. Dimana yang pertama karena PUIC sebagai forum parlemen negara-negara Islam, memiliki tanggung jawab moral yang lebih dalam menyikapi perlakuan diskriminatif yang sedang dialami muslim Uighur.

Sedangkan yang kedua, sikap membela dan melindungi masyarakat muslim minoritas, terutama yang hidup di negara non-member OIC (Organization of Islamic Cooperation), selalu menjadi point utama dalam setiap resolusi PUIC.

Menurutnya hal itulah yang membuat resolusi PUIC tidak pernah absen dalam menyikapi tragedi muslim seperti di Rohingya, Crimea, dan isu masyarakat muslim di Yunani.

“Sehingga, jika PUIC diam terhadap isu muslim Uighur, ini menjadi satu pertanyaan besar! Dan ini akan menjadi reputasi kelam bagi PUIC sebagai organisasi parlemen negara muslim dunia,” tuturnya.

Dan pertimbangan yang ketiga adalah aspek kemanusiaan. Meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.

Bahkan, lanjut Fadli, investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch melaporkan terdapat dua juta warga Uighur yang ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang.

Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpadakwaan. Ironisnya, penahanantersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.”

“Inilah yang mendasari sikap delegasi DPR RI. Itu sebabnya, PUIC sebagai organisasi parlemen negara-negara Islam terbesar di dunia, semestinya bersikap aktif. Minimal, tidak menutup mata atas apa yang saat ini dialami muslim Uighur di Xinjiang,” tukasnya.

 

Sumber

 



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com