Connect with us

#kpu

KPU Tetapkan Fadly – Asrul Sebagai Walikota Terpilih

KPU Tetapkan Fadly - Asrul Sebagai Walikota Terpilih


Ketua KPU Padang Panjang Jafri Edi Putra menyerahkan keputusan penetapan walikota dan wakil walikota terpilih kepada Asrul (jasriman)da

PADANG PANJANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Padang menetapkan Fadly Amran-Asrul sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Terpilih melalui rapat pleno terbuka, Sabtu (11/8) siang di Hotel Aulia Silaing Bawah.

Fadly-Asrul, pasangan yang diusung koalisi Partai Golkar dan PDIP itu ditetapkan sebagai paslon terpilih setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan paslon nomor urut 2, Hendri Arnis-Eko Furqani pada Kamis (9/8) lalu.

MK dalam amar putusannya menolak gugatannya kubu Hendri-Eko. Dengan demikian, sesuai aturan yang ada, KPU harus menetapkan paslon terpilih dalam waktu tiga hari usai putusan MK.

“Hari ini kita menetapkan paslon terpilih, yakni pasangan Fadly Amran-Asrul. Pasangan ini kita tetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada awal Juli lalu, dimana Fadly-Asrul meraih suara terbanyak,” kata Ketua KPU Padang Panjang, Jafri Edi Putra.

Hasil rapat pleno berisi penetapan paslon walikota dan wakil walikota terpilih itu kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Erizal, untuk dilanjutkan pada proses pelantikan. Sesuai SE Mendagri, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2018 akan digelar serentak pula pada akhir Desember mendatang.

Rapat pleno tersebut dihadiri Wawako Mawardi, unsur forkompinda, Wakil Ketua DPRD Erizal, wakil walikota terpilih, Asrul dan elemen lainnya. Cawawako Eko Furqani juga hadir, bahkan ia langsung mengucapkan selamat kepada Fadly-Asrul.

“Atas nama paslon Hendri-Eko kami ucapkan selamat kepada Wako dan Wawako terpilih, Fadly Amran dan Asrul. Semoga bisa menjalankan amanah dan diberi kekuatan oleh Allah dalam mengemban tugas,” ucapnya. (Jas)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#kpu

Di Agam, Belum Ditemukan WNA Terdaftar di DPT

Debat Putaran Kedua Pilkada Padang 12 Mei






KPU (net)

LUBUK BASUNG – Hangat pemberitaan dimedia massa masuknya warga negara asing ddlam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu 17 April . Di berbagai daerah di kota-kota dan daerah besar Indonesia, khusus untuk di Agam, belum ditemukan adanya terdaftar warga negara yang yang terdaftar di DPT Agam.

Ketua KPU  Agam Rico Antoni kepada Singgalang Kamis (14/3) menjelaskan hingga saat ini belum ada warga negara asing yang terdaftar di DPT. Rico mengakui di Agam saat ini tinggal seorang warga negara asing di Kecamatan Candung, tapi tidak tercatat sebagai pemilih. Lelaki itu hanya tinggal sementara bersama isterinya di Candung dan tidak ikut memilih.

Dijelaskan Rico, KPU Kabupaten Agam sudah menetapkan jumlah pemilih tetap dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pemilih tetap berjumlah 365.029 pemilih, tapi pemilih itu ada kemungkinan akan bertambah dan bergeser, karena sesuai peraturan pemerintah. (lukman)










Sumber

Baca Selengkapnya

#kpu

Tiga WNA Terdaftar di DPT Dicoret KPU Sumbar

KPU Sumatera Barat 74 Bacaleg


Komisioner KPU Sumbar Nova Indra. (*)

PADANG –  Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) telah selesai melakukan pengecekan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasilnya terdapat, 101 pemilih masuk didalam DPT yang tersebar di 17 Provinsi seluruh Indonesia.

Anggota KPU Sumbar Divisi Program dan Data Nova Indra mengatakan, dari 17 Provinsi tersebut salah satunya di Sumatera Barat juga terdapat tiga pemilih WNA terdaftar di DPT yang tersebar di tiga daerah yakni, Bukittinggi, Kabupaten Solok dan Tanah Datar.

“Tiga WNA yang memakai e-KTP yang masuk dalam DPT ini telah di coret oleh KPU Kabupaten Kota berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) melalui dukcapil” ujar Nova Indra, Kamis (7/3).

WNA yang tersebar di Tiga Kabupaten Kota terdaftar di DPT berdomisili berasal dari satu domisili di Tanah Datar asal Bangladesh, satu asal Belanda dan asal India,” katanya.

Lebih lanjut Nova Indra menambahkan, jika masih ada masyarakat yang menemukan WNA yang terdaftar di DPT silahkan melapor ke KPU di seluruh Sumatera Barat.

“ Sementara KPU Sumbar akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Imigrasi, Kesbangpol dan Disdukcapil” katanya.

Laporan dengan adanya temuan WNA di Sumbar akan disampaikan ke KPU RI oleh KPU daerah melalui KPU Provinsi untuk dilakukan pencoretan dari DPT.

Diketahui, 101 WNA ini berasal dari 29 negara. 29 negara tersebut yaitu, Afrika Selatan 1, Maulitius 1, Tanzania 1, Amerika Serikat 6, Kanada 2, Bangladesh 3, Cina 4, Filipina 4, India 1, Jepang18, Korea Selatan 4. Malaysia 7, Pakistan 1, Singapura 3, Taiwan 2 , Vietnam 1, Australia 3, Belanda 5, Inggris 4, Italia 2, Jerman 5, Prancis 1, Polandia 1, Portugal 1, Spanyol 1, Swiss 6, Turki 1 dan tidak diketahui 10. (Rom/yuke)

 



Sumber

Baca Selengkapnya

#kpu

Layanan Pindah Memilih di UNP Diserbu Mahasiswa

Debat Putaran Kedua Pilkada Padang 12 Mei


KPU (net)

PADANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang kembali membuka Pelayanan Pindah Memilih di kampus Universitas Negeri Padang. Ratusan mahasiswa pun antusias mengurus surat pindah memilih (A-5) tersebut.

Padahal, sebelumnya di kampus itu juga telah dilakukan oleh KPU  Padang beberapa waktu lalu. Kali ini KPU kembali membuka layanan pindah memilih dengan bekerjasama dengan Kominfo dalam sebuah event yang diselenggarakan Narasi TV.

Begitu layanan dibuka, KPU Kota Padang yang langsung dibanjiri pengajuan pindah tempat memilih. Mahasiswa yang meminta pindah tempat memilih, sebagaian besar dari mahasiswa tersebut asal luar Sumatera Barat dan Wilayah Kota Padang.

Petugas KPU, Yeliana menyampaikan para mahasiswa yang berasal dari provinsi luar Sumatera Barat yang datang ke stand yang didirikan dalam event tersebut tetap ingin menggunakan hak pilihnya di Padang meskipun nantinya hanya akan mendapatkan 1 surat suara, yakni untuk Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres).

“Hal tersebut dilakukan karena waktu libur yang singkat,” ucapnya, Minggu (3/3).

Ada juga mahasiswa yang berdomilisi di luar Kota Padang seperti Solok, Painan, Bukit tinggi, namun minta pindah memilih ke Kota Padang. Nantinya hanya akan mendapatkan 3 surat suara, yakni untuk Capres-Cawapres, DPR RI, dan DPD RI. Mereka tidak berhak mendapatkan surat suara untuk kursi DPRD Kota Padang.

“Dengan pindah memilih, mereka dipastikan tidak akan menyoblos seluruh jenis surat suara pada Pemilu 2019 dan sudah ada sekitar 100 orang lebih yang mengurus pindah memilih di kampus UNP hari ini dan jumlah tersebut akan terus meningkat karena tingginya partisipasi mahasiswa dalam pemilu pada tahun ini,” tambah Yeliana.

Atas penjelasan itu, para mahasiswa menyatakan tidak mempersoalkannya karena yang terpenting bagi mereka ialah dapat menyalurkan hak suara dan ikut berpartisipasi dalam demokrasi Indonesia. (bambang)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com