Connect with us

News

KPU Tegaskan #2019GantiPresiden Bukan Kampanye, Ini Alasannya

KPU Tegaskan #2019GantiPresiden Bukan Kampanye, Ini Alasannya


Selasa, 28 Agustus 2018 – 08:13:35 WIB – 82

Kaos #2019gantipresden (Foto: Dok. Istimewa)

POLITIK – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden maupun gerakan #Jokowi2Periode bukan merupakan bentuk kampanye. Kedua gerakan tersebut sama-sama merupakan bentuk aspirasi di masyarakat.

“Deklarasi ini kan tidak bisa mengacu kepada satu tagar. Baik #2019GantiPresiden atau #Jokowi2Periode itu bukan termasuk metode untuk kampanye,” ujar Wahyu di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/8).

Wahyu mengakui bahwa perang tagar dan deklarasi #2019GantiPresiden maupun #Jokowi2Periode belum diatur dalam peraturan KPU (PKPU). Namun, dia menegaskan bukan berarti hal-hal semacam ini diperbolehkan untuk dilakukan tanpa memperhatikan aturan lainnya.

“Karena ada hukum lain yang mengatur soal itu. Semua pihak juga harus menghormati hukum yang berlaku termasuk penggagas deklarasi-deklarasi yang ada baik deklarasi #2019GantiPresiden maupun #Jokowi2Periode. Semuanya harus patuh pada hukum,” tuturnya dikutip dari laman Republika.co.id.

Wahyu mengatakan, KPU berharap kegiatan yang melibatkan banyak massa sebelum maupun saat masa kampanye tetap harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian. “Kalau kegiatan tidak berizin, kemudian tetap dilaksanakan, itu namanya melanggar hukum. Ada pihak yang berwenang mengatasi itu,” tambah Wahyu.

Terpisah, anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, pun menyatakan jika deklarasi tagar ganti presiden maupun tagar presiden dua periode bukan termasuk bentuk kampanye. Dia mengingatkan jika saat ini baru ada pasangan bakal capres-cawapres saja.

Dengan demikian, belum ada capres dan cawapres yang resmi ditetapkan oleh KPU. “Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 pengertian kampanye adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu yang menyampaikan visi misinya. Lalu apakah sekarang sudah ada capres-cawapresnya? Sehingga belum menjadi kewenangan Bawaslu untuk melakukan penindakan,” tegasnya.

Fritz menilai perang tagar yang saat ini marak di media sosial maupun di kalangan masyarakat masih merupakan bentuk kebebasan berekspresi. Meski bebas berbicara dan mengungkapkan ekspresi, tetapi Bawaslu mengingatkan jika hal ini tetap harus sesuai peraturan. “Apabila ada intimidasi, pemerasan, silakan mengadu kepada kepolisian, agar tidak ada intimidasi dan persekusi,” ucap Fritz. (rep)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Republika.co.id

Tag: hukum,indonesia,metro,nasional,politik

BREAKING NEWS: Gempa Bumi 4,0 SR Hentakkan Tenggara Pariaman

BREAKING NEWS: Gempa Bumi 4,0 SR Hentakkan Tenggara Pariaman

PARIAMAN – Gempa bumi berkekuatan 4,0 SR mengguncang Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (20/8/2018) sekira…

Masih Nihil, Tanggapan Terhadap DCS Bacaleg Pasaman

Masih Nihil, Tanggapan Terhadap DCS Bacaleg Pasaman

PASAMAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman mengharapkan tanggapan masyarakat terhadap 380 nama bakal calon…

Sebanyak 229 Napi Lapas Karan Aur Pariaman Terima Remisi HUT RI

Sebanyak 229 Napi Lapas Karan Aur Pariaman Terima Remisi HUT RI

PARIAMAN – Sebanyak 229 orang Napi (Narapidana) Lapas Kelas II B Karan Aur Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar)…

PMI Bukittinggi Galang Donasi untuk Lombok

PMI Bukittinggi Galang Donasi untuk Lombok

BUKITTINGGI – Indonesia berduka dengan terjadi gempa bumi yang melanda Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat…

Video Gelegar Peringatan HUT RI ke-73 di Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi Sebagai Irup

Video Gelegar Peringatan HUT RI ke-73 di Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi Sebagai Irup

TANAH DATAR – Peringatan detik-detik proklamasi di Tanah Datar berlangsung Khidmat.

Bupati Tanah Datar, Irdinansyah…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Daerah

Nekat Loncat Ke Atas Atap Guna Menghindari Razia

Nekat Loncat Ke Atas Atap Guna Menghindari Razia


Nekat Loncat Ke Atas Atap Guna Menghindari RaziaReviewed by Koko Rakasiwion.This Is Article AboutNekat Loncat Ke Atas Atap Guna Menghindari RaziaPADANG, RedaksiSumbar.com– Ingin menghindari razia, pemuda yang diduga menginap didalam kamar hotel tanpa surat nikah, nekat kabur melalui atap lantai 3 Hotel Mervit Kota Padang. Razia Yutisi yang digelar oleh Satpol pp Kota Padang, Sabtu, 17 Maret 2019 dini hari bersama tim gabungan SK4 Kota Padang berhasil jaring 25 botol minuman beralkohol jenis Bir dan […]

PADANG, RedaksiSumbar.com– Ingin menghindari razia, pemuda yang diduga menginap didalam kamar hotel tanpa surat nikah, nekat kabur melalui atap lantai 3 Hotel Mervit Kota Padang.

Razia Yutisi yang digelar oleh Satpol pp Kota Padang, Sabtu, 17 Maret 2019 dini hari bersama tim gabungan SK4 Kota Padang berhasil jaring 25 botol minuman beralkohol jenis Bir dan 12 pasangan muda mudi tidak mempunyai surat nikah yang menginap dalam satu kamar di Hotel tersebut.

Petugas menyisir beberapa cafe diantara nya di Jalan Kampung Nias, dari cafe tersebut tidak ditemukan para pemandu lagu
Yang tidak mempunyai identitas.

Di Hotel Mervit petugas berhasil mengamankan 12 pasang muda mudi yang diduga bukan pasangan suami istri didalam kamar hotel tersebut, seorang pria yang diduga oknum nekat meloncat ke atap Lantai 3 Hotel tersebut diduga takut akan kena razia oleh petugas.

Petugas yang tidak kehilangan akal langsung menyusuri atap hotel dan mengamankan pria tersebut sedang bersembunyi diatas atap yang rentan akan roboh.

Alhasil Pria yang diduga oknum tersebut digiring oleh petugas Penegak Perda ke Mako satpol pp Kota Padang.

Salah seorang pemuka masyarakat yang berada di kawasan hotel tersebut mengatakan ” Kami sangat mendukung kinerja Satpol pp dalam menertibkan pasangan mesum yang sering menginap di hotel tersebut, dibelakang hotel berdiri sebuah Masjid dan pemilik hotel seakan menghalalkan pasangan muda mudi yang menginap tanpa surat nikah”tegas Feri.

Kasat Pol pp Kota Padang, Al Amin mengatakan ” Semua yang terjaring malam ini prosesnya kita samakan, yang diduga oknum juga akan tertibkan seperti yang lainnya, dan untuk pemilik hotel akan kita panggil dan kita proses sesuai Perda yang berlaku di Kota Padang”terang Al Amin.

[Tim Liputan]

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Daerah

Bupati Yudas Pimpin Apel Siaga Bencana di BPBD Mentawai.

Bupati Yudas Pimpin Apel Siaga Bencana di BPBD Mentawai.


Bupati Yudas Pimpin Apel Siaga Bencana di BPBD Mentawai.Reviewed by Koko Rakasiwion.This Is Article AboutBupati Yudas Pimpin Apel Siaga Bencana di BPBD Mentawai.TUA PEJAT, RedaksiSumbar.com– Dalam rangka sinergitas pelaksanaan TMMD di kabupaten kepulauan Mentawai mengadakan apel siaga bencana di halaman kantor BPBD Km 6 Tua Pejat pada Jumat 15 Maret 2019. Apel dipimpin langsung oleh Bupati Yudas Sabaggalet dan dihadiri oleh Kapolres AKBP.Hendri Yahya SE, Dan Dim 0319 Letkol Czi Didid, Dan Lanal Letkol laut Anis Munandar, […]

TUA PEJAT, RedaksiSumbar.com– Dalam rangka sinergitas pelaksanaan TMMD di kabupaten kepulauan Mentawai mengadakan apel siaga bencana di halaman kantor BPBD Km 6 Tua Pejat pada Jumat 15 Maret 2019. Apel dipimpin langsung oleh Bupati Yudas Sabaggalet dan dihadiri oleh Kapolres AKBP.Hendri Yahya SE, Dan Dim 0319 Letkol Czi Didid, Dan Lanal Letkol laut Anis Munandar, kepala Dinas perhubungan Edi Sukarni,Asisten dua Desti Seminora,SE dan beberapa kepala OPD dilingkungan pemkab Mentawai.

Apel dipimpin oleh Bupati Yudas Sabaggalet.Dalam sambutannya Yudas mengatakan, kabupaten kepulauan Mentawai adalah wilayah rawan bencana serta memiliki potensi bencana yang sangat besar.Disisi lain Mentawai juga memiliki nilai budaya dan pariwisata yang sangat tinggi. Maka dengan hal tersebut, upaya kita adalah menyikapi masyarakat siap siaga dan terhindar dari bencana serta memberi kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.

Lebih jauh dikatakan Yudas, bencana yang bersifat lokal ,kapasitas penyelamatan serta tindakan awal di masyarakat, maka seyogyanya kita sebagai sipil juga harus giat berlatih dalam menghadapi bencana. Sebagaimana Bapak-Bapak kita prajurit TNI Polri melatih diri guna siap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Kesiapan apel siaga memiliki tujuan untuk mengajak kita khususnya pemangku kepentingan dan mengambil peran masing-masing untuk mendorong dan ikut ambil bagian dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Kedepannya Yudas berharap kepada BPBD untuk lebih kreatif dan berinovasi menghasilkan sesuatu , mampu berkoordinasi dan berkolabirasi sehingga dapat memberikan hasil rekomendasi kebijakan untuk mendukung pembangunan kedepan. Dengan kesiapan berarti kita mencoba untuk berdaptasi dengan kondisi alam yang kita cintai ini.

(Daniwarti).

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Berhasil Mendorong Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Dalam Sidang PUICWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

Fadli Zon Berhasil Mendorong Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Dalam Sidang PUIC


Fadli Zon Berhasil Mendorong Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Dalam Sidang PUIC

DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, berhasil mendorong isu pelanggaran HAM muslim Uighur di dalam sidang General Comittees Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke- 14 di Maroko.

“Usulan Indonesia untuk isu muslim Uighur ini awalnya ditanggapi dingin negara muslim lainnya. Bahkan sempat ditolak dengan alasan prosedural. Namun karena lobi dan desakan yang kuat delegasi DPR RI, sidang General Committees menyetujui untuk memasukan isu muslim Uighur ke dalam draft resolusi akhir,” ujar Fadli Zon didalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Jumat (15/3).

Fadli mengatakan meski isu Uighur telah mendapat sorotan internasional, ironisnya negara-negara muslim hingga kini belum mengeluarkan sikap kolektif.

“Baik di tingkat eksekutif melalui OKI, maupun melalui forum Parlemen negara-negara Islam. Inilah yang melatarbelakangi delegasi DPR bersikukuh memasukan isu muslim Uigur di sidang ke 14 PUIC di Maroko,” kata Fadli.

Dalam hal ini, Fadli menambahkan bahwa ada tiga pertimbangan yang melatarbelakangi sikap delegasi Indonesia. Dimana yang pertama karena PUIC sebagai forum parlemen negara-negara Islam, memiliki tanggung jawab moral yang lebih dalam menyikapi perlakuan diskriminatif yang sedang dialami muslim Uighur.

Sedangkan yang kedua, sikap membela dan melindungi masyarakat muslim minoritas, terutama yang hidup di negara non-member OIC (Organization of Islamic Cooperation), selalu menjadi point utama dalam setiap resolusi PUIC.

Menurutnya hal itulah yang membuat resolusi PUIC tidak pernah absen dalam menyikapi tragedi muslim seperti di Rohingya, Crimea, dan isu masyarakat muslim di Yunani.

“Sehingga, jika PUIC diam terhadap isu muslim Uighur, ini menjadi satu pertanyaan besar! Dan ini akan menjadi reputasi kelam bagi PUIC sebagai organisasi parlemen negara muslim dunia,” tuturnya.

Dan pertimbangan yang ketiga adalah aspek kemanusiaan. Meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.

Bahkan, lanjut Fadli, investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch melaporkan terdapat dua juta warga Uighur yang ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang.

Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpadakwaan. Ironisnya, penahanantersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.”

“Inilah yang mendasari sikap delegasi DPR RI. Itu sebabnya, PUIC sebagai organisasi parlemen negara-negara Islam terbesar di dunia, semestinya bersikap aktif. Minimal, tidak menutup mata atas apa yang saat ini dialami muslim Uighur di Xinjiang,” tukasnya.

 

Sumber

 



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com