Connect with us

Berita

Fadli Zon Kritik Anggaran Bencana Era Pemerintahan Jokowi Terus DipangkasWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

Fadli Zon Kritik Anggaran Bencana Era Pemerintahan Jokowi Terus Dipangkas


Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengkritisi cara pemerintah menanggapi bencana yang terjadi di Tanah Air. Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi tidak profesional dalam menanggulangi potensi bencana.

“Soal bencana di era pemerintahan @ Jokowi ini saya lihat dari proses penanganan bencana sangat tidak profesional. Misalnya buruknya early warning system.

Kita lihat di beberapa kasus bencana tidak ada komitmen dari pemerintah dalam proses penanganan bencana,” kata Fadli lewat akun Twitter resminya @Fadlizon yang dikutip merdeka.com, Kamis (3/1).

Evaluasi pertama yang disoroti Fadli adalah masalah anggaran lembaga penanganan dan penanggulangan bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Menurutnya anggaran kedua lembaga itu masih kurang dari kebutuhan aslinya.

Bahkan, lanjut Fadli, anggaran BNPB sejak tahun 2016 tidak pernah naik justru kian berkurang setiap tahunnya.

Terus merosotnya anggaran, katanya, semakin membuat pemerintah tidak siap dalam mengantisipasi bencana yang ada di Indonesia. Minimnya anggaran lembaga tersebut menandakan pemerintah gagal membaca zonasi Indonesia.

“Saya simpulkan, anggaran tersebut tidak merepresentasikan kesiapan Indonesia sebagai negara yang berada di ring of fire. Minimnya anggaran bencana menandakan pemerintah gagal membaca Indonesia,” ujarnya.

Evaluasi kedua dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini adalah perlunya pembenahan koordinasi antara BNPB dan BMKG. Dia menyarankan adanya kementerian khusus bencana.

“Membenahi BNPB & BMKG, bahkan Membentuk Kementerian Khusus Bencana. Di tengah situasi krisis, pemerintah harus mampu menempatkan diri sebagai pusat koordinasi,” ucapnya.

Fadli juga merasa heran selama ini pemerintah selalu membanggakan prestasi dalam bidang pembangunan infrastruktur. Terutama isu prestasi pembangunan jalan tol.

“Jalan tol itu sebagian infrastruktur swasta, bukan infrastruktur publik, bagaimana ceritanya pembangunan jalan tol diklaim sebagai prestasi pembangunan?” kritik Fadli Zon.

 

Sumber



Sumber

Berita

Fadli Zon Berhasil Mendorong Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Dalam Sidang PUICWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

Fadli Zon Berhasil Mendorong Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Dalam Sidang PUIC


Fadli Zon Berhasil Mendorong Isu Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Dalam Sidang PUIC

DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, berhasil mendorong isu pelanggaran HAM muslim Uighur di dalam sidang General Comittees Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke- 14 di Maroko.

“Usulan Indonesia untuk isu muslim Uighur ini awalnya ditanggapi dingin negara muslim lainnya. Bahkan sempat ditolak dengan alasan prosedural. Namun karena lobi dan desakan yang kuat delegasi DPR RI, sidang General Committees menyetujui untuk memasukan isu muslim Uighur ke dalam draft resolusi akhir,” ujar Fadli Zon didalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Jumat (15/3).

Fadli mengatakan meski isu Uighur telah mendapat sorotan internasional, ironisnya negara-negara muslim hingga kini belum mengeluarkan sikap kolektif.

“Baik di tingkat eksekutif melalui OKI, maupun melalui forum Parlemen negara-negara Islam. Inilah yang melatarbelakangi delegasi DPR bersikukuh memasukan isu muslim Uigur di sidang ke 14 PUIC di Maroko,” kata Fadli.

Dalam hal ini, Fadli menambahkan bahwa ada tiga pertimbangan yang melatarbelakangi sikap delegasi Indonesia. Dimana yang pertama karena PUIC sebagai forum parlemen negara-negara Islam, memiliki tanggung jawab moral yang lebih dalam menyikapi perlakuan diskriminatif yang sedang dialami muslim Uighur.

Sedangkan yang kedua, sikap membela dan melindungi masyarakat muslim minoritas, terutama yang hidup di negara non-member OIC (Organization of Islamic Cooperation), selalu menjadi point utama dalam setiap resolusi PUIC.

Menurutnya hal itulah yang membuat resolusi PUIC tidak pernah absen dalam menyikapi tragedi muslim seperti di Rohingya, Crimea, dan isu masyarakat muslim di Yunani.

“Sehingga, jika PUIC diam terhadap isu muslim Uighur, ini menjadi satu pertanyaan besar! Dan ini akan menjadi reputasi kelam bagi PUIC sebagai organisasi parlemen negara muslim dunia,” tuturnya.

Dan pertimbangan yang ketiga adalah aspek kemanusiaan. Meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.

Bahkan, lanjut Fadli, investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch melaporkan terdapat dua juta warga Uighur yang ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang.

Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpadakwaan. Ironisnya, penahanantersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.”

“Inilah yang mendasari sikap delegasi DPR RI. Itu sebabnya, PUIC sebagai organisasi parlemen negara-negara Islam terbesar di dunia, semestinya bersikap aktif. Minimal, tidak menutup mata atas apa yang saat ini dialami muslim Uighur di Xinjiang,” tukasnya.

 

Sumber

 



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Di Maroko, Fadli Zon Ajak PUIC Tegas Hadapi Diskriminasi Umat IslamWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

Di Maroko, Fadli Zon Ajak PUIC Tegas Hadapi Diskriminasi Umat Islam


Umat Islam selalu menjadi korban utama atas konflik yang terjadi di dunia. Tercatat lebih dari 60 persen konflik bersenjata dan 70 persen serangan teroris terjadi di negara berpenduduk mayoritas muslim.
Begitu terang Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam sidang Uni Parlemen negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), atau PUIC, di Rabat, Maroko, Rabu (13/3) lalu.

“Akibatnya, saat ini jutaan umat Islam di dunia masih menderita setiap harinya akibat konflik, perang, dan terorisme. Tak heran jika lebih dari 65 persen pengungsi dunia, berasal dari negara-negara Islam,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).

Atas alasan itu, Fadli mengajak parlemen negara Islam yang tergabung dalam PUIC untuk bersikap tegas terhadap setiap marginalisasi dan diskriminasi yang dihadapi oleh sejumlah masyarakat muslim di dunia.

“Setiap negara anggota PUIC, wajib mendorong tumbuhnya solidaritas muslim dunia. Terutama terhadap umat Islam yang menjadi minoritas di negara non-OIC members, yang masih mengalami marginalisasi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Fadli juga mendesak agar isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur, dimasukan ke dalam pembahasan. Untuk kemudian dijadikan salah satu point resolusi akhir dalam sidang General Committees PUIC.

“Delegasi parlemen Indonesia sangat paham, bahwa negara anggota OKI memiliki hubungan ekonomi yang harus dijaga dengan China. Namun, hal tersebut jangan sampai menutup mata dan hati kita sebagai umat muslim untuk menunjukkan solidaritas terhadap pelanggaran HAM yang dialami muslim Uighur di Xinjiang. Itu adalah hak muslim Uighur yang harus PUIC bela,” pungkasnya.

 

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon-Habib Rizieq Kompak Pose 2 Jari di MekahWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

habib rizieq dan fadli zon


Waketum Gerindra Fadli Zon kembali menemui imam besar FPI Habib Rizieq Syihab di Mekah. Di sana mereka kompak berpose 2 jari.

Momen silaturahmi itu terlihat lewat foto yang diunggah Fadli, Senin (11/3/2019). Fadli dan Habib Rizieq berdiri berdua di sebuah ruangan.

“Semalam silaturahim dg Imam Besar Habib Rizieq Syihab di Mekkah,” tulis Fadli Zon.

Keduanya tersenyum lebar pada foto tersebut. Fadli dan Habib Rizieq mengacungkan jari jempol dan telunjuk membentuk pose 2 jari, yang identik dengan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Sebelumnya, Habib Rizieq bertemu dengan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Jenderal (Purn) Djoko Santoso di Mekah. Pertemuan itu berlangsung pada Kamis (7/3) saat Djoko Santoso beribadah umrah.

“Intinya adalah merapatkan barisan pendukung Prabowo-Sandi,” kata jubir FPI Munarman menjawab soal inti pertemuan tersebut saat dihubungi detikcomlewat telepon, Sabtu (9/3/2019).

 

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com