Connect with us

Berita

Di Maroko, Fadli Zon Ajak PUIC Tegas Hadapi Diskriminasi Umat IslamWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

Di Maroko, Fadli Zon Ajak PUIC Tegas Hadapi Diskriminasi Umat Islam


Umat Islam selalu menjadi korban utama atas konflik yang terjadi di dunia. Tercatat lebih dari 60 persen konflik bersenjata dan 70 persen serangan teroris terjadi di negara berpenduduk mayoritas muslim.
Begitu terang Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam sidang Uni Parlemen negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), atau PUIC, di Rabat, Maroko, Rabu (13/3) lalu.

Loading...

“Akibatnya, saat ini jutaan umat Islam di dunia masih menderita setiap harinya akibat konflik, perang, dan terorisme. Tak heran jika lebih dari 65 persen pengungsi dunia, berasal dari negara-negara Islam,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).

Atas alasan itu, Fadli mengajak parlemen negara Islam yang tergabung dalam PUIC untuk bersikap tegas terhadap setiap marginalisasi dan diskriminasi yang dihadapi oleh sejumlah masyarakat muslim di dunia.

“Setiap negara anggota PUIC, wajib mendorong tumbuhnya solidaritas muslim dunia. Terutama terhadap umat Islam yang menjadi minoritas di negara non-OIC members, yang masih mengalami marginalisasi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Fadli juga mendesak agar isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur, dimasukan ke dalam pembahasan. Untuk kemudian dijadikan salah satu point resolusi akhir dalam sidang General Committees PUIC.

“Delegasi parlemen Indonesia sangat paham, bahwa negara anggota OKI memiliki hubungan ekonomi yang harus dijaga dengan China. Namun, hal tersebut jangan sampai menutup mata dan hati kita sebagai umat muslim untuk menunjukkan solidaritas terhadap pelanggaran HAM yang dialami muslim Uighur di Xinjiang. Itu adalah hak muslim Uighur yang harus PUIC bela,” pungkasnya.

 

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya
Advertisement
Loading...
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Amnesty International

Fadli Zon: Jangan Sampai Polisi Digunakan untuk Pukul Lawan PolitikWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

fadli zon


Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menegaskan people power merupakan bagian demokrasi. Ia meminta agar berhenti memberi stigma negatif dan menyeramkan pada people power.

Loading...

People power itu merupakan bagian dari demokrasi. Biasa-biasa saja. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan menyeramkan. Kecuali, kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian,” kata Fadli melalui keterangan tertulisnya, Minggu 19 Mei 2019.

Menurutnya, bulan Mei punya arti istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada bulan ini, 21 satu tahun lalu, Indonesia memasuki babak baru kehidupan demokrasi, era reformasi yang ditandai keterbukaan dan kebebasan.

“Satu per satu fondasi demokrasi kita perbaiki, mulai dari membuka kebebasan pers, membuka keran kebebasan berpendapat, membuka pintu hadirnya partai politik baru, menerapkan kebijakan otonomi daerah, mengoreksi dwifungsi ABRI, melakukan reformasi berbagai lembaga kenegaraan, hingga memperbaiki sistem Pemilu,” kata Fadli.

Sayangnya, ia menilai sesudah lebih dari dua dekade, perjalanan berdemokrasi Indonesia sepertinya justru malah mengalami kemunduran. Selama lima tahun berada di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia mencatat ancaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan sipil, justru kian meningkat.

“Ini tentu saja bukan penilaian personal. Kita bisa mengacu data Amnesty International, Majalah The Economist, atau Freedom House, semuanya memperlihatkan indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia memang terus mengalami kemunduran. Di antara berbagai indikator, terancamnya kebebasan sipil merupakan salah satu faktor paling menentukan kemerosotan HAM dan tingkat demokrasi Indonesia,” kata Fadli.

Menurut Freedom House, ia menjelaskan kembali munculnya ancaman kebebasan sipil di masa Jokowi telah membuat Indonesia turun status dari negara ‘bebas’ (free) menjadi negara ‘bebas sebagian’ (partly free). Ini sebenarnya sebuah bentuk kemunduran yang memalukan.

“Peringkat demokrasi kita terjun bebas 20 peringkat dari sebelumnya di posisi 48 (2016) menjadi 68 (2018). Peringkat demokrasi kita saat ini bahkan lebih jelek dari Timor Leste (eks Timor Timur) yang berhasil naik peringkat dari ‘partly free’ menjadi ‘free’,” kata Fadli.

Ia mengatakan penilaian lembaga-lembaga internasional tadi sejalan dengan Indeks Demokrasi Indonesia yang disusun BPS (Badan Pusat Statistik). Menurut data BPS akhir tahun lalu, variabel kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat di Indonesia memang turun.

“Kalau kita periksa, variabel yang mengalami penurunan tersebut adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peran peradilan yang independen,” kata Fadli.

Menurutnya, selama lima tahun pemerintahan Jokowi telah terjadi pemasungan demokrasi, pembungkaman masyarakat, persekusi terhadap aktivis dan ulama yang kritis terhadap Pemerintah, serta penangkapan tokoh-tokoh dengan tudingan makar. Jadi, sesudah 20mtahun Reformasi, kini Indonesia sedang berada di titik balik otoritarianisme.

“Bedanya, dulu otoritarianisme disokong oleh militer, maka kini disokong oleh polisi. Akhir-akhir ini ancaman terhadap kebebasan berpendapat serta kebebasan berekspresi memang kian menguat. Demokrasi kita tiba-tiba saja jadi mengharamkan demonstrasi. Hak rakyat untuk menyatakan pendapat, misalnya memprotes kecurangan Pemilu, bahkan bukan hanya telah dihalang-halangi, tapi mengalami intimidasi sedemikian rupa. Ancaman itu selain terlontar dari sejumlah menteri juga aparat kepolisian,” kata Fadli.

Ia mencontohkan masyarakat yang ingin memprotes kecurangan Pemilu pada 22 Mei nanti ditakut-takuti dengan kemungkinan adanya aksi teror bom oleh teroris. Selain itu ada sweeping, razia dan pencegahan masyarakat yang akan datang ke Jakarta.

“Menurut saya, ini sudah kelewatan. Seharusnya aparat kepolisian memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang hendak menuntut hak-hak konstitusional, bukan justru malah memberikan teror verbal semacam itu. Rakyat bukan musuh. Aparat kepolisian harus ingat semboyan ‘melindungi dan mengayomi’,” kata Fadli.

Ia mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar bisa bekerja sama dengan seluruh elemen demokrasi untuk mencegah negara ini tidak menjadi ‘polizeistaat’, atau negara polisi, di mana negara, atau aparat negara, memposisikan diri lebih tinggi daripada hukum dan masyarakat. Polisi adalah aparat negara, bukan alat politik rezim.

“Jangan sampai polisi digunakan oleh penguasa sebagai alat pemukul lawan-lawan politik. Itu tak boleh terjadi. Hal-hal semacam itulah yang telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum selama ini,” kata Fadli.

Menurutnya, saat ini keadilan merupakan isu sensitif. Sebagai penegak hukum, jangan sampai polisi mengabaikan rasa keadilan masyarakat, apalagi mempermainkannya. Bisa mahal sekali harganya.

“Itu sebabnya, menjelang rekapitulasi nasional Pemilu 2019, saya meminta agar Pemerintah, juga aparat kepolisian, tidak membuat stigma negatif terhadap aksi unjuk rasa masyarakat,” kata Fadli.

 

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Respons Soal Terorisme di Aksi 22 MeiWebsite Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

fadli zon


Wakil Ketua DPR RI Koordinator Poltik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menilai, ancaman terorisme yang disebut kepolisian berpotensi menunggangi aksi protes hasil 22 Mei 2019 atau people power bernuansa politis. Menurut dia, ancaman bom itu diumumkan polisi untuk menakut-nakuti peserta aksi.

Loading...

“Masyarakat yang ingin memprotes kecurangan Pemilu pada 22 Mei nanti ditakut-takuti dengan kemungkinan adanya aksi teror bom oleh teroris. Selain itu ada sweeping, razia dan pencegahan masyarakat yang akan datang ke Jakarta. Menurut saya, ini sudah kelewatan,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Ahad (19/5).

Kebebasan berpendapat dalam memprotes hasil pemilu, kata Fadli justru diintimidasi oleh kepolisian, bahkan sejumlah menteri. Seharusnya, kata Fadli, aparat kepolisian memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang hendak menuntut hak-hak konstitusional.

“Bukan justru malah memberikan teror verbal semacam itu. Rakyat bukan musuh. Aparat kepolisian harus ingat semboyan melindungi dan mengayomi,” kata politikus Gerindra itu.

Fadli mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar bisa bekerja sama dengan seluruh elemen demokrasi. Menurut Fadli, ini untuk mencegah Indonesia tidak menjadi ‘polizeistaat’, atau negara polisi, di mana negara, atau aparat negara, memposisikan diri lebih tinggi daripada hukum dan masyarakat.

“Polisi adalah aparat negara, bukan alat politik rezim. Jangan sampai polisi digunakan oleh penguasa sebagai alat pemukul lawan-lawan politik. Itu tak boleh terjadi. Hal-hal semacam itulah yang telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum selama ini,” kata Fadli.

Karena itu, lanjut Fadli, menjelang rekapitulasi nasional Pemilu 2019, Fadli meminta Pemerintah, juga aparat kepolisian, tidak membuat stigma negatif terhadap aksi unjuk rasa masyarakat. People power itu, menurut dia, merupakan bagian dari demokrasi.

“Biasa-biasa saja. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan menyeramkan. Kecuali, kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian,” kata politikus Gerindra itu menambahkan.

 

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon: Stop Bikin Stigma Negatif dan Menyeramkan!Website Resmi Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

fadli zon


Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, meminta pemerintah maupun aparat kepolisian tidak membuat stigma negatif terhadap aksi unjuk rasa masyarakat. Dia menjelaskan, people power merupakan bagian dari demokrasi.

Loading...

“Biasa-biasa saja. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan menyeramkan. Kecuali kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian,” ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/05/2019).

Fadli Zon sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara, sekaligus pemimpin partai politik, mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar bisa bekerja sama dengan seluruh elemen demokrasi untuk mencegah negara ini tidak menjadi ‘polizeistaat’, atau negara polisi, di mana negara, atau aparat negara memposisikan diri lebih tinggi daripada hukum dan masyarakat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, polisi adalah aparat negara, bukan alat politik rezim. Jangan sampai polisi digunakan oleh penguasa sebagai alat pemukul lawan-lawan politik.

“Itu tak boleh terjadi. Hal-hal semacam itulah yang telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum selama ini,” kata Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.

Dia menambahkan, saat ini keadilan merupakan isu sensitif. “Sebagai penegak hukum, jangan sampai polisi mengabaikan rasa keadilan masyarakat, apalagi mempermainkannya. Bisa mahal sekali harganya,” pungkasnya.

 

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer