Connect with us

Ekonomi

Beras Picu Inflasi, Kementan Harus Perbaiki Data

Beras Picu Inflasi, Kementan Harus Perbaiki Data


Ilustrasi (net)

JAKARTA – Faldo Maldini, politisi Partai Amanat Nasional yang kerap mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah menilai, Kementerian Pertanian harus memperbaiki struktur mode produksi kebutuhan pokok.

“Bicara Inflasi dan harga, kita berbicara supply and demand terkait ketersediaan, penawaran yang tersedia dan kebutuhan. Dengan kondisi saat ini-kebutuhan pokok penyumbang inflasi, kita harus memperbaiki structure mode of production,” katanya.

Soal perbaikan mode struktur produksi, untuk gabah, laju inflasi tentu ironis jika dibandingkan dengan produksi gabah Indonesia pada tahun 2018.

Menurut dia, saat ini struktur mode produksi gabah pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Pertanian perlu diperbaiki sehingga beras masih menjadi penyumbang inflasi.
“Sebagai negara agraris, kita bahkan tidak bisa memiliki kedaulatan pangan. Ini sangat memprihatinkan,” sebut dia.

Di sisi lain, untuk memperbaiki hal itu, ia juga menilai pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga harus merubah kebijakan kedaulatan pangan. Sebab sejauh ini, kebijakan yang menyangkut pangan belum mampu menciptakan kestabilan harga di pasaran.

“Kita tidak bisa menciptakan stability price, hal itu terbukti dari kontribusi PDB sektor pertanian kita menurun bahkan jika dibandingkan saat era Orba-dengan Swasembada pangan-kondisinya sangat ironis sekali sebagai negara agraris,” sebut Faldo.

Harusnya, kata dia, pemerintah menjaga alur produksi dan distribusi bahan pokok, “Produksi dan distribusi harus sejalan. Jangan sampai timpang,” ujarnya.

Terkait impor pun, ia menyebut, jika dibutuhkan, harus dilakukan untuk menjaga ketersediaan. “Soal impor, kita juga tidak bisa mengatakan kita menolak impor, tapi untuk hal-hal yang tidak kita miliki, tentu kita harus impor seperti beberapa bahan pangan yang tidak ada di Indonesia,” tukas Faldo.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah perbaikan data komoditas pertanian. Faldo menyebut perbedaan data pasokan komoditas bahan pokok di Kementerian Pertanian, Bulog, Kementerian Perdagangan dan BPS sangat ironis.

“Saat ini kita lihat, Kementan memiliki data yang berbeda dengan Kemendag, Bulog bahkan BPS. Ini menjadi kondisi yang sangat ironis saat kita punya jargon revolusi industri 4.0, data saja kita tidak beres,” ucap dia.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan lembaga terkait juga harus mengurusi Riset and Development (RnD). Sebab, dengan riset bagi dia, negara bisa memberikan posisi tawar yang kuat di sektor pertanian lewat program swasembada.

“Jangan sampai kita tahu negara kita tidak bisa menghasilkan, kita malah tidak bisa apa-apa dan sekarang kita bisa lihat alokasi APBN, bujet untuk RnD itu sangat kecil, masih 0,6 persen,” pungkasnya kemudian.

Apalagi saat ini, sebutnya, dunia sudah menawarkan pengelolaan Big Data. Dengan singkronisasi data yang bisa dilakukan oleh pemerintah, maka sektor pertanian bisa dikelola dengan baik.

Badan Pusat Statistik mencatat, laju inflasi Indonesia pada Desember 2018 mencapai 0,62 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) senilai 135,9. Angka tersebut membuat inflasi tahunan pada 2018 menjadi 3,13 persen dari target 3,5 persen.

Menurut data, inflasi bahan makanan mencapai 1,45 persen dan memiliki andil 0,29 persen dari inflasi umum di bulan itu. Sementara kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi senilai 1,28 persen dengan andil 0,24 persen dari total inflasi umum.

Data menjelaskan, inflasi yang terjadi selama bulan Desember 2018, salah satunya disumbang oleh beras dengan persentase 0,03 persen. Kondisi ini kemudian cukup kontradiktif dengan pasokan beras pada tahun 2018 yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian yang mencapai 2,7 juta ton.

Catatan Bulog juga menyebutkan bahwa stok awal untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2015 adalah 180.286 ton, di tahun 2016 adalah 225.606 ton, tahun 2017 adalah 286.664 ton dan meningkat signifikan di tahun 2018 sebesar 2.368.072 ton (per 30 November 2018).

Untuk prognosa beras di akhir Desember adalah 3,8 juta ton. Namun dengan sumbangan laju inflasi tersebut, upaya pemerintah lewat Kementerian Pertanian untuk mengontrol produksi beras dikritik. (arief)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Tahun Depan Pemerintah Wacanakan Pertamax Disubsidi, Premium Tidak

Harga Pertamax Naik, Jadi Rp9.500/Liter


Pertamax (net)

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memberikan subsidi pada BBM jenis Pertamax di tahun 2020.

“Ada wacana subsidi mau dibalik, jadi Premium tidak dapat subsidi tapi Pertamax yang diberikan subsidi,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Gedung Nusantara I, DPR, seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Selasa (19/3).

Menurut Jonan hal tersebut adalah usulan dari beberapa legislator di Komisi VII. Alasan memberikan subsidi pada Pertamax agar masyarakat akan banyak menggunakan bahan bakar minyak yang ramah lingkungan.

Lebih lanjut, Jonan mengatakan bahwa wacana tersebut akan bisa diajukan pada Rencana APBN 2020. “Usulan tersebut akan coba kami lihat pada APBN 2020 nanti,” kata Jonan kepada okezone.

Sebelumnya, Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun dalam RAPBN 2019, atau mengalami kenaikan Rp1,25 triliun, dari draf awal Rp156,5 triliun. “Bisa kita setujui subsidi BBM Rp100,68 triliun dan subsidi listrik Rp57,1 triliun,” kata Ketua Panja Said Abdullah.

Pagu subsidi energi ini telah mempertimbangkan kenaikan asumsi kurs dari sebelumnya Rp14.400 per dolar AS ke Rp14.500 per dolar AS dengan asumsi harga ICP minyak USD70 per barel.

Subsidi energi ini terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp100,68 triliun dengan rincian untuk BBM sebesar Rp33,3 triliun, LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp72,32 triliun, serta mencakup carry over Rp5 triliun. (aci)



Sumber

Baca Selengkapnya

Ekonomi

Defisit APBN Februari Capai Rp54,61 Triliun

Defisit APBN Februari Capai Rp54,61 Triliun


Ilustrasi (net)

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2019 sebesar Rp54,61 triliun atau 0,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi ini mengalami peningkatan bila dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Di mana pada Februari 2018 defisit tercatat Rp48,31 triliun atau 0,33% terhadap PDB.

Mengutip data APBN KiTa yang dirilis Kemenkeu, defisit APBN hingga akhir Februari 2019 itu terdiri dari pendapatan negara sebesar Rp217,21 triliun atau 10,03% dari target APBN 2019. Angka ini tumbuh sebesar 8,21% dibandingkan periode yang sama 2018 yang mencapai Rp200,72 triliun.

Sedangkan realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp271,83 triliun atau sudah 11,04% dari pagu APBN 2019. Realisasi ini tumbuh sebesar 9,15% dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun 2018.

Adapun untuk realisasi pembiayaan anggaran hingga 28 Februari 2019 tercatat sebesar Rp197,56 triliun. Termasuk untuk pembiayaan investasi sebesar Rp2 triliun.

“Dengan demikian, keseimbangan primer hingga 28 Februari 2019 dalam posisi defisit Rp20,56 triliun. Lebih tinggi dibandingkan realisasi defisit periode yang sama tahun lalu sebesar Rp13,88 triliun,” demikian dikutip dari rilis APBN KiTa, Jakarta, Selasa (19/3).

Secara rinci, untuk pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp177,24 triliun atau sudah mencapai 9,92% dari target. Angka ini tumbuh 9,97% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp161,17 triliun.

Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak mencapai Rp160,84 triliun atau sudah 10,20% dari target APBN. Bila dibandingkan Februari 2018, realisasi ini tumbuh sebesar 4,66%.

Juga terdiri dari penerimaan bea dan cukai mencapai Rp16,39 triliun atau sudah 7,85% dari target. Angka ini tumbuh sebesar 119,05% dibandingkan periode sama tahun lalu. “Lalu dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) membukukan realisasi sebesar Rp39,91 triliun atau 10,55% dari target APBN tahun 2019,” tulis Kemenkeu sebagaimana diwartakan okezone.

Sementara itu, realisasi belanja negara yang sebesar Rp271,83 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp145,68 triliun atau sudah 8,91% dari pagu APBN 2019. Realisasi ini tumbuh 14,19% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2018.

Kemudian dari realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp126,14 triliun atau sudah 15,26% dari pagu APBN 2019. Angka ini tumbuh sebesar 3,86% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018. (aci)



Sumber

Baca Selengkapnya

Ekonomi

Berikan Layanan Komunikasi Terbaik, Telkomsel Maksimalkan Upgrade USIM 4G

Berikan Layanan Komunikasi Terbaik, Telkomsel Maksimalkan Upgrade USIM 4G


Telkomsel berupaya maksimal untuk memberikan layanan komunikasi melalui upgrade USIM 4G, dimana Telkomsel telah menghadirkan jaringan 4G yang menjangkau hingga 480 kota di Indonesia. (*)

PEKANBARU – Perusahaan telekomunikasi seluler dengan koneksi tercepat dan jaringan terluas, Telkomsel, selalu berupaya memberikan kepuasan bagi seluruh pelanggannya.

Menghadirkan jaringan 4G LTE menjadi salah satu wujud nyata upaya perusahaan yang tahun ini genap berusia 24 tahun. Himbauan upgrade USIM 4G juga terus dilakukan agar masyarakat dapat merasakan koneksi tercepat dari jaringan terluas yang dimiliki Telkomsel.

Upgrade USIM 4G merupakan program yang dibuat oleh Telkomsel untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan yang ingin menukarkan atau mengganti kartu SIM non 4G ke kartu 4G. Pelanggan dapat melakukan upgrade USIM melalui smartphone corner yang terdapat pada beberapa toko, MyGraPARI, dan mengunjungi gerai GraPARI untuk berbicara langsung dengan customer service yang akan membantu pelanggan mengganti kartu. Selain itu, Telkomsel juga melayani penukaran kartu SIM secara online dimana kartu akan diantarkan langsung ke alamat pelanggan.

General Manager Sales Region Sumbagteng Telkomsel Ihsan mengatakan, Telkomsel berupaya mengimbau para pelanggan untuk melakukan penukaran kartu SIM non 4G dengan USIM 4G agar dapat menikmati layanan koneksi internet tercepat dimana saat ini jaringan 4G LTE Telkomsel telah menjangkau hingga 480 kota di Indonesia.

Upgrade USIM 4G berlaku untuk pelanggan yang sudah menggunakan smartphone 4G dan berada di wilayah yang sudah terdapat jaringan 4G. Untuk informasi kota 4G bisa dilihat pada laman resmi Telkomsel. Selain itu, upgrade USIM 4G secara online berlaku bagi pelanggan prabayar (simPATI, Kartu As, dan LOOP) sedangkan pelanggan pascabayar (kartuHalo) bisa melakukannya di GraPARI atau My GraPARI terdekat.

Telkomsel memberikan bonus kuota 5 GB bagi pelanggan yang menukarkan kartu non 4G menjadi kartu 4G dengan syarat nomor sudah aktif minimal 6 bulan dan berada dalam masa aktif. Bonus yang berlaku selama 30 hari ini akan terakumulasi dengan kuota 4G lainnya dan dapat dicek melalui UMB *888*3#.

“Kami berharap keberadaan jaringan 4G LTE dari Telkomsel dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini menjadi bentuk komitmen kami untuk selalu memberikan kenyamanan berkomunikasi bagi para pelanggan setia serta mewujudkan semangat Value For Nation bagi seluruh lapisan masyarakat”, tutup Ihsan. (aci)

 



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com