Connect with us

#bawaslu

Bawaslu Tangkap Tangan 25 Kasus Politik Uang Termasuk di Kota Solok

Loloskan Caleg Mantan Terpidana Korupsi, Ini Alasan Bawaslu


JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) –  pengawas pemilu di seluruh Indonesia menyelenggarakan patroli pengawasan untuk mencegah dan mengawasi praktik politik uang, terutama selama masa tenang.

Dalam patroli tersebut, Pengawas Pemilu menangkap tangan peserta pemilu dan tim pemenangan yang diduga sedang memberi uang kepada masyarakat untuk memengaruhi pilihannya. Total terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap tangan hingga Selasa (16/4/2019).

Kasus-kasus tersebut tersebar di 13 provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi dengan tangkapan terbanyak adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan kasus sebanyak lima kasus.

Di Sumbar terdapat satu kasus. Peristiwa terjadi pada Senin (15/4/2019) di Tanjung Harapan, Kota Solok. Seseorang memberikan uang Rp150 ribu di depan Kantor KUA. Uang tersebut diberikan dengan harapan memilih calon. Barang bukti yang didapatkan yaitu uang sebesar Rp1,2 juta.

Dari relis yang diterima, penangkapan dilakukan atas koordinasi pengawas pemilu bersama dengan pihak kepolisiaan. Setiap pengawas pemilu penemu akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengumpulkan bukti dan mengklarifikasi setiap pihak yang diduga terlibat dan menyaksikan.

Barang bukti yang ditemukan beragam jenisnya, mulai dari uang, deterjen, hingga sembako. Temuan uang paling banyak didapat di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan jumlah uang Rp 190 juta. Lokasi praktik politik uang yang ditemukan di antaranya di rumah penduduk dan di tempat keramaian seperti di pusat perbelanjaan.

Dalam pelaksanaan pengawasan hari tenang, Bawaslu hingga pengawas pemilu di tingkat TPS melakukan kegiatan patroli pengawasan terhadap praktik politik uang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 278 ayat 2 mengatur, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD; e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Adapun, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam pasal 523 ayat 2, yaitu setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Sedangkan, praktik politik yang dilakukan pada hari pemungutan suara, pada pasal 523 ayat 3 diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta. (rel)



Sumber

Baca Selengkapnya
Advertisement
Loading...
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#bawaslu

Turunkan APK, Bawaslu Surati Peserta Pemilu

Loloskan Caleg Mantan Terpidana Korupsi, Ini Alasan Bawaslu


PADANG – Memasuki waktu tenang, Bawaslu Padang telah menyurati seluruh peserta pemilu, untuk segera membersihkan alat peraga kampanye (APK) maupun alat peraga lainnya.

Selain telah menyurati seluruh peserta pemilu, Bawaslu Padang juga telah menyurati seluruh pelaku usaha advertising yang ada di Padang, untuk juga mencopot seluruh APK yang terpasang di lokasi milik mereka.

“Kita sudah surati semuanya, baik itu peserta pemilu maupun pelaku usaha adv‎ertising. Selain itu, kita juga telah menyebar petugas kecamatan untuk memantau APK maupun alat peraga yang masih terpasang,” kata Komisioner Bawaslu Padang, Firdaus Yusri, kepada Singgalang, Minggu (14/4).

Firdaus mengatakan, selain menyurati peserta pemilu dan pelaku usaha adveritsing, pi‎haknya juga telah melakukan rapat koordinasi bersama KPU dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk membersihkan APK maupun alat peraga yang masih terpasang pada waktu tenang ini.

“Kita sudah lakukan rakor, jadi untuk Pemko Padang kita libatkan beberapa OPD untuk membersihkan APK maupun alat peraga. Jadi, besok Senin (15/4) kita akan turun bersama Pemko Padang membersihkan itu semua,” ujar Firdaus Yusri.

Dikatakan, untuk petugas kecamatan, dimulainya waktu tenang, mereka sudah bergerak dan membersihkan APK maupun alat peraga. Untuk lokasi yang tidak terjangkau, seperti baliho, pihaknya juga bekerjasama dengan OPD terkait. (deri)



Sumber

Baca Selengkapnya

#bawaslu

Bawaslu Patroli Anti Politik Uang 14-16 April

Loloskan Caleg Mantan Terpidana Korupsi, Ini Alasan Bawaslu


PADANG – Pemerintah Kota Padang mendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Padang dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan kelancaran pada proses penyelenggaraan Pemilu 2019 .

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Azwin, Jumat (12/4) mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut upaya dari Bawaslu yang akan melakukan patroli anti politik uang pada tahapan masa tenang pemilu 2019 selama 14-16 April.

“Upaya ini merupakan tugas kita semua, maka itu mari kita bersama-sama dapat menyukseskan mulai dari tahapan awal hingga akhir pelaksanaan pemilu ini nantinya. Sehingga pesta demokrasi ini khususnya di Padang dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan dan hal-hal yang dilarang oleh aturan perundang-undangan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Surya Efitrimen, menyampaikan Apel ini digelar dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 0711/K.Bawaslu/PM.o1.oo/3/2019 perihal Kegiatan Patroli pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang pemilu 2019.

“Kita bertekad memaksimalkan pengawasan khususnya pada masa tenang yang dinilai berpotensi terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam bentuk politik uang. Patroli ini dijadwalkan dilakukan pada 14-16 April 2019,” sebutnya. (syawaldi)



Sumber

Baca Selengkapnya

#bawaslu

Bawaslu Sawahlunto Ingatkan Caleg tak Menyuap Pemilih

Loloskan Caleg Mantan Terpidana Korupsi, Ini Alasan Bawaslu


SAWAHLUNTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sawahlunto mengingatkan partai politik dan calon anggota legislatif agar tidak menyuap pemilih. Serangan fajar menjadi modus operandi yang lazim dilakukan calon anggota legislatif (caleg).

“Kalau diitemukan para calon legislatif menyuap pemilih dan proses pidana pemilu membuktikan, terpilih pun digugurkan dan nama bersangkutan dicoret, “kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sawahlunto, Dwi Murini kepada Singgalang, Selasa (9/4).

Ia mengatakan, masa tenang tiga hari menjelang pemilu, justru sangat rawan praktek politik uang dilakukan caleg. Bawaslu di tiga hari itu hingga pemilihan lebih intensif menggelar patroli. Patroli ini untuk mengantisipasi serangan fajar.

Dikemukakan Ketua Bawaslu, proses penindakan administrasi dan pidana tidak akan berhenti meski hari pemilihan sudah usai. Sanksi tetap dilaksanakan. Mungkin, ini perlu dipahami partai politik dan calon anggota legislatif.

“Kami mengajak caleg, dalam berkampanye diri agar tidak menempuh cara ilegal dengan menyuap pemilih termasuk dengan pola serangan fajar. Justru berakibat merugikan caleg. Masyarakat pun kami ajak melaporkan caleg yang menyuap pemilih yang diiringi dengan bukti, “ujar Dwi Murini. (cong)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com