Connect with us

#pemilu2019

2 Orang Tak Penuhi Syarat, Ini 23 Calon Senator dari Sumbar

2 Orang Tak Penuhi Syarat, Ini 23 Calon Senator dari Sumbar


DPD RI (net)

PADANG – KPU Sumbar telah melakukan rapat pleno terkait calon perseorangan untuk DPD RI. Dari hasil rapat tersebut dua orang dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS), yakni Salman dan Yushardi Malay. Mereka berkemungkinan tak bisa ikut berlaga untuk kursi DPD pada Pemilu 2019.

Sementara 23 orang lainnya dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai calon DPD. Yakni, Afrizal, Alirman Sori, Alkudri, Asnawi Bahar, Attila Majidi, Chairul Umaiya, Desra Ediwan Anantanur, Emma Yohanna, Helmy Panuh, Ibrani, Icu Zukafril, Irdam Imran, Julia F Agusta, Komi Chaniago, Leonardy Harmainy, Mulyadi Afmar, Muslim M Yatim, Nurkhalis, Ramal Saleh, Tukiman, Yuherman, Zainal Akil dan Zul Evi Astar.

Komisioner Divisi Teknis KPU Sumbar, Izwaryarni mengatakan Salman dan Yushardi Malay dinyatakan TMS karena dukungan kartu tanda penduduk (KTP) tak mencukupi 2.000 orang.

“Hasil itu kami dapatkan setelah tim KPU memverifikasi secara acak semua KTP-KTP pendukung yang disertakan oleh setiap calon DPD,” ujar Izwaryani, Minggu (19/8).

Dia mengatakan saat verifikasi tersebut, ada pemilik KTP yang mengatakan mereka tak mendukung calon DPD tersebut. Padahal KTP mereka dilampirkan sebagai pendukung. Selain itu ada pula pemilik KTP yang tak berhasil dilacak atau didatangkan oleh pada calon DPD untuk diverifikasi oleh tim KPU.

“Alhasil dengan verifikasi ini, jumlah KTP pendukung Salman dan Yushardi Malay tak cukup 2000. Dengan begitu mereka hingga sejauh tahapan ini, dinyatakan TMS (tak memenuhi syarat) sebagai calon DPD,” ujarnya. (titi)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#pemilu2019

KPU Tak Akan Umumkan Identitas Caleg Eks Koruptor di TPS

KPU Resmi Tetapkan 7.968 Caleg Peserta Pemilu 2019






Komisi Pemilihan Umum (KPU). (net)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menolak membeberkan nama caleg eks koruptor di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari pencoblosan nanti. Hal itu dikarenakan tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU.

“Sifatnya wajib kami umumkan di laman KPU. Di PKPU nomor 20 itu aturannya caleg yang itu diumumkan di laman resmi KPU, bukan yang diumumkan di TPS,” kata Ketua KPU RI, Arief Budiman di Jakarta, Kamis (14/2).

Untuk masyarakat yang ingin mengetahui rekam jejak calon wakil rakyatnya apakah pernah tersangkut kasus korupsi atau tidak, maka bisa melihat di website resmi KPU, www.kpu.go.id.

“Sikap yang sudah kami lakukan yaitu mengumumkan di laman KPU. Yang penting, saat ini sudah ada yang kita kerjakan dulu,” ujarnya dikutip dari okezone.

Seperti diketahui, KPU telah mengumumkan daftar nama calon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi. Data ini dihimpun oleh KPU dari seluruh calon anggota DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Total ada 40 mantan koruptor yang mengikuti perhelatan Pileg. (aci)










Sumber

Baca Selengkapnya

#pemilu2019

Survei LSI: PDIP Juara 1, Gerindra Runner-Up, Golkar Peringkat 3 di Pemilu 2019

14 Parpol di Sawahunto Lengkapi Persyaratan Bakal Caleg


Bendera Parpol (net)

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpotensi memenangkan kontestasi Pileg 2019. Partai Gerindra dan Golkar menyusul diperingkat kedua dan tiga. Demikian hasil survei dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA terhadap tingkat keterpilihan partai.

Berdasarkan hasil survei dilakukan LSI Denny JA di 10 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Lampung dan Sulawesi Selatan, pada 4–10 Oktober 2018, PDIP unggul di 5 provinsi.

“PDIP menang di Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan,” kata peneliti dari LSI Denny JA, Adjie Alfaraby di Kantor LSI, Jakarta Timur, Jumat (2/11).

Sementara di posisi kedua ditempati oleh Partai Gerindra. Parpol besutan Prabowo Subianto itu memenangi tiga daerah dari 10 provinsi, di antaranya adalah Jawa Barat, Banten, dan Riau. “Gerindra pun berpotensi menjadi peraih suara terbanyak kedua di Pileg 2019,” imbuh dia.

Selanjutnya, parpol yang menduduki peringkat ketiga adalah Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu keluar menjadi pemenang di daerah yang bisa dibilang merupakan kandang si kuning, yaitu Sulawesi Selatan.

“PKB pun bersaing dengan Partai Golkar untuk masuk menjadi tiga besar parpol. Namun, PKB hanya unggul tipis dari PDIP di Jawa Timur. Sementara di provinsi lain tidak masuk dalam tiga besar,” pungkasnya dikutip dari okezone.

Survei sendiri dilakukan pada 4–10 Oktober 2018 melalui face to face dan interview menggunakan kuesioner. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 6000 responden dan margin of error sekira 4,1 persen. (aci)



Sumber

Baca Selengkapnya

#pemilu2019

Sidang Sengketa DCT, Bacaleg Enggan Disebut Terpidana

Sidang Sengketa DCT, Bacaleg Enggan Disebut Terpidana


Ilustrasi (net)

SAWAHLUNTO – Bakal calon anggota legislatif Partai Demokrat Sawahlunto, Syamdirja tidak masuk Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2019 yang ditetapkan KPU karena tidak mau disebut terpidana.

“Akibat status khusus mantan terpidana tidak dicentang bakal caleg Partai Demokrat, Syamdirja di formulir BB2, sehingga ada persyaratan tidak bisa dipenuhi. Akibatnya juga, tidak masuk di daftar calon tetap,” kata saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto, Juni Lesmita Devi dalam sidang ajudifikasi sengketa DCT Pileg 2019 di Bawaslu setempat, Senin (8/10).

KPU Sawahlunto disengketakan Partai Demokrat ke Bawaslu karena seorang
bakal calon legislatifnya tidak masuk DCT Pileg 2019. KPU selaku termohon
mengajukan saksi dua pegawai. Selain Juni Lesmita Devi, juga staf Bagian
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pencalonan, Hayatul Mardiyah.

Partai Demokrat yang mengajukan Ketua Pengadilan Negeri dan Kapolres Sawahlunto sebagai saksi tidak hadir di persidangan itu. Hanya yang hadir, Syamdirja. Syamdirja dalam kesaksian tidak mengisi status khusus di formulir BB.2 karena tidak menerima istilah mantan terpidana. “Saya tidak menerima istilah mantan terpidana. Penggunaan istilah mantan terpidana hukuman minimal 5 tahun atau lebih,” ujarnya.

Menurutnya, putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan padanya 9 bulan.
Sedangkan dijalani akhirnya 6 bulan setelah menjalani cuti bersyarat karena
melanggar Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Majelis yang dipimpin Ketua Bawaslu Dwi Murini dengan anggota Wilma Erida
dan Fira Hericel meminta pihak pemohon dan termohon menyerahkan kesimpulan
masing-masing dan menunda persidangan, Kamis (11/10) dengan agenda
pembacaan putusan. (cong)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com