Connect with us

#pemilu2019

2 Orang Tak Penuhi Syarat, Ini 23 Calon Senator dari Sumbar

2 Orang Tak Penuhi Syarat, Ini 23 Calon Senator dari Sumbar


DPD RI (net)

PADANG – KPU Sumbar telah melakukan rapat pleno terkait calon perseorangan untuk DPD RI. Dari hasil rapat tersebut dua orang dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS), yakni Salman dan Yushardi Malay. Mereka berkemungkinan tak bisa ikut berlaga untuk kursi DPD pada Pemilu 2019.

Sementara 23 orang lainnya dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai calon DPD. Yakni, Afrizal, Alirman Sori, Alkudri, Asnawi Bahar, Attila Majidi, Chairul Umaiya, Desra Ediwan Anantanur, Emma Yohanna, Helmy Panuh, Ibrani, Icu Zukafril, Irdam Imran, Julia F Agusta, Komi Chaniago, Leonardy Harmainy, Mulyadi Afmar, Muslim M Yatim, Nurkhalis, Ramal Saleh, Tukiman, Yuherman, Zainal Akil dan Zul Evi Astar.

Komisioner Divisi Teknis KPU Sumbar, Izwaryarni mengatakan Salman dan Yushardi Malay dinyatakan TMS karena dukungan kartu tanda penduduk (KTP) tak mencukupi 2.000 orang.

“Hasil itu kami dapatkan setelah tim KPU memverifikasi secara acak semua KTP-KTP pendukung yang disertakan oleh setiap calon DPD,” ujar Izwaryani, Minggu (19/8).

Dia mengatakan saat verifikasi tersebut, ada pemilik KTP yang mengatakan mereka tak mendukung calon DPD tersebut. Padahal KTP mereka dilampirkan sebagai pendukung. Selain itu ada pula pemilik KTP yang tak berhasil dilacak atau didatangkan oleh pada calon DPD untuk diverifikasi oleh tim KPU.

“Alhasil dengan verifikasi ini, jumlah KTP pendukung Salman dan Yushardi Malay tak cukup 2000. Dengan begitu mereka hingga sejauh tahapan ini, dinyatakan TMS (tak memenuhi syarat) sebagai calon DPD,” ujarnya. (titi)



Sumber

Baca Selengkapnya
Advertisement
Loading...
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#pemilu2019

Surat Suara Habis, Silahkan Nyoblos di TPS Sebelah

SBLF Unggulkan Mahyeldi-Hendri pada Pilkada Padang


JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilahkan pemilih bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lain, asalkan Surat Suara telah habis di TPS awal.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis mengatakan dalam persoalan tersebut, pemilih terlebih dahulu harus melakukan pelaporan ke pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat. hal ini dimaksudkan agar KPPS TPS domilisi akan berkoordinasi dengan KPPS yang ditunjuk.

“Bisa (pindah surat suara habis), bisa. Kan itu nanti KPPS kita yang akan urus, prinsipnya Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam negeri harus sesuai dengan alamat pada KTP elektronik atau Surat Keterangan (Suket),” katanya kepada wartawan, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Senin (15/4).

Melalui mekanisme yang dilakukan KPPS itu, nantinya pemilih terlebih dahuli tidak perlu mendatangi TPS lain, Melaninkan, menunggu informasi dari petugas KPPS di TPS sesuai DPT.

“Nanti diarahkan oleh jajaran kami, bukan pemilihnya sendiri datang. Artinya, selama masih ada di satu desa atau kelurahan TPS, yang lain nanti bisa dipindahkan ke situ. Tapi, nanti diarahkan oleh petugas kami oleh KPPS di TPS,” tutupnya dikutip dari okezone. (aci)



Sumber

Baca Selengkapnya

#pemilu2019

KPU Sebut Surat Suara Diduga Tercoblos di Malaysia Dianggap Sampah

KPU Resmi Tetapkan 7.968 Caleg Peserta Pemilu 2019


Komisi Pemilihan Umum (KPU). (net)

JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan surat suara yang diduga tercoblos di Selangor, Malaysia, sudah dianggap sebagai sampah karena belum bisa dipastikan keasliannya, mengingat KPU tidak diberikan akses oleh polisi setempat untuk memeriksa temuan surat suara itu.

“Kami tidak menghitung yang (surat suara) ditemukan itu, dianggap sampah saja,” kata Ilham Saputra ketika ditemui di Kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/4).

Tidak dihitungnya surat suara yang diduga tercoblos itu, lanjut Ilham, tidak akan memengaruhi ketersediaan surat suara, khususnya untuk metode pemungutan lewat pos. “Jadi jangan digeneralisasi terjadi di Malaysia, ini hanya terjadi di Kuala Lumpur, itu harus dipahami. Jadi yang pos sudah ada,” kata Ilham.

Meski demikian, kondisi itu tidak memengaruhi proses pemungutan suara, khususnya di Kuala Lumpur, Malaysia, karena proses demokrasi tetap berjalan. Proses pemungutan suara di Malaysia berlangsung sesuai jadwal yakni Minggu (14/4).

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari juga terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara.

Sebelumnya, KPU mengutus dua komisionernya yakni Ilham Saputra dan Hasyim Asy’ari untuk melakukan klarifikasi kepada PPLN setempat dan menyelidiki keaslian surat suara diduga tercoblos itu.

Namun, mereka tidak diberi akses oleh kepolisian setempat dan KPU memaklumi hal tersebut karena merupakan wilayah yuridiksi Malaysia.

“Kami tidak dapat akses. Sampai sekarang juga tidak dapat akses surat suara itu oleh Polisi Diraja Malaysia. Kami anggap (surat suara) itu tidak dihitung,” ucapnya dikutip dari okezone.

KPU, kata dia, juga sedang mengupayakan kepada Kementerian Luar Negeri RI agar mendapat akses memeriksa surat suara diduga tercoblos tersebut, karena prosesnya berada pada level antarpemerintah.

Kelompok Kerja PPLN menyebutkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Malaysia cukup banyak yakni mencapai sekira 550 ribu pemilih.

Pemungutan suara di Malaysia dilaksanakan pada Minggu 14 April 2019 yang tersebar di lima titik PPLN yakni Johor Baru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, dan Penang. (aci)



Sumber

Baca Selengkapnya

#pemilu2019

PPATK Temukan Politik Uang dengan Modus Asuransi

PPATK Temukan Politik Uang dengan Modus Asuransi


Ilustrasi. (okezone)

JAKARTA – Pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan peserta pemilu menggunakan asuransi kesehatan untuk “membeli” suara pemilih.

Deputi Bidang Pemberantasan PPATK Firman Shantybudi mengatakan selain asuransi, peserta pemilu juga menggunakan e-money agar tidak terdeteksi bank.

“Dia enggak terima uang. Dana kampanye jangan diartikan tunai. Tapi semua yang memiliki nilai tukar, atau berharga untuk orang memberikan, untuk membeli suara,” lanjut Firman.

Agar tidak terdeteksi PPATK dan bank, peserta pemilu menarik uangnya dari bank dua hingga tiga tahun sebelum pemilu berlangsung.

Dengan demikian, PPATK maupun pihak bank tak bisa mengindikasikan penarikan uang tersebut terkait dengan politik uang.

“Karena kan kalau kita ambil sekarang itu kan tercatat, tapi kalau dia cicil dari sekian tahun yang lalu untuk 2019 dan uang itu tidak lagi beredar di transaksi keuangan nomor rekening, PPATK tak bisa baca. Bank pun tak bisa baca,” tambahnya dikutip dari okezone.

Firman mengatakan, cara yang diduga dipakai seorang caleg yang dijaring dalam operasi tangkap tangan oleh KPK, untuk membeli suara, adalah cara kuno.

Seperti uang yang diduga diambil caleg DPR Dapil Jawa Tengah II dari Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, pada akhir Maret lalu, dari bank bisa terdeteksi.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, Bowo diduga menerima suap dari PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia.

Selain menangkap Bowo, KPK menyita uang Rp8 miliar yang sudah terpecah-pecah dalam pecahan Rp20.000 dan Rp50.000 ke 400 ribu amplop putih. Uang ini diduga siap dibagikan kepada masyarakat di daerahnya.

Dalam waktu dekat, kata Firman, PPATK akan berkordinasi dengan pihak penyedia jasa keuangan untuk menelusuri transaksi peserta pemilu. “Sepanjang nama-nama bisa kita peroleh dan nomor rekening bisa terbaca,” katanya. (aci)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com