Connect with us

headline

1460 Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Pariaman

1460 Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Pariaman


Kota Pariaman, beritasumbar.com,-Sebanyak 1.460 unit rumah di Kota Pariaman tergolong tidak layak huni, hal itu didapat dari data yang dihimpun oleh Pekerja Sosial Masyarakat, dan sejak tahun 2010 hingga 2017, telah dapat di intervensi perbaikan sebanyak 1.011 unit rumah, sehingga masih tersisa sebanyak 449 unit lagi yang secara bertahap akan dituntaskan sampai tahun 2019 nanti.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekdako Pariaman, Indra Sakti ketika membuka acara Penyerahan Buku Tabungan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pariaman di Aula Balaikota Pariaman, Selasa (7/8).

Indra Sakti mengatakan, salah satu permasalahan sosial yang ada di tengah – tengah masyarakat adalah keberadaan rumah – rumah yang tidak layak huni, sebagai dampak dari kemiskinan, masalah ini merupakan permasalahan nasional yang perlu untuk dicarikan upaya penanggulangannya.

Pada hakikatnya, Lanjut Indra, dari program bantuan ini pada dasarnya adalah stimulus atau bersifat pemancing untuk memotivasi masyarakat “sato sakaki” dalam kegiatan ini, karena yang menjadi sasaran program ini adalah anak kemenakan dan dunsanak – dunsanak kita juga.

Sejalan dengan itu, kita tentunya masih berharap kiranya di tahun mendatang, Kementrian PU-PR tetap menjadikan Kota Pariaman sebagai wilayah intervensi Program Rehebalititasi rumah tidak layak huni ini.

Indra berharap, semoga program ini akan mampu menjawab sebagian pemasalahan sosial ke arah kesejahteraan yang menjadi impian kita bersama, dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni ini, semoga tercapai ketahanan dan kesejahteraan sosial keluarga di Kota Pariaman.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pariaman Rismen mengatakan, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat Kota Pariaman, dimana untuk tahun ini Kota Pariaman mendapatkan kesempatan mengelola program ini sebanyak 303 unit rumah dengan total dana sebesar 4.545.000.000 rupiah dengan masing – masing perorang mendapat bantuan sebesar 15juta rupiah.

Dikatakannya, pada hari ini kita serahkan buku tabungan penerima bantuan BSPS di Kota Pariaman sebanyak 303 unit kepada penerima bantuan, untuk wilayah Desa Sungai Sirah sebanyak 22 orang, Desa Rawang 9 orang, Desa Marunggi 26 orang, Desa Balai Kuraitaji 16 orang, Desa Sungai Pasak 42 orang, Kelurahan Kampung Perak 14 orang, Kelurahan Kampung Jawa II 18 orang, Kelurahan Pasir 48 orang, Kelurahan Lohong 21 orang dan sebanyak 87 orang untuk Desa Karan Aur.

“Dengan diselenggarkannya buku tabungan ini berarti rehabilitasi rumah-rumah tidak layak huni yang ada di Kota Pariaman pada tahun 2018 akan segera kita mulai, mudah – mudahan bantuan ini menjadi berkah bagi bapak dan ibu penerima bantuan,” tutupnya (syamsul)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘1410885915625287’,
xfbml : true,
version : ‘v2.10’
});
FB.AppEvents.logPageView();
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘1410885915625287’,
xfbml : true,
version : ‘v2.10’
});
FB.AppEvents.logPageView();
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=322156664622039&version=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7&appId=322156664622039”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#wagub

Wagub Nasrul Abit tak Terdaftar di DPT

Wagub Nasrul Abit tak Terdaftar di DPT


Wakil Gubernur Nasrul Abit (ist)

PADANG –  Nasrul Abit, tidak terdaftar dalam pemilih tetap (DPT) pada pemilu 2019. Meski begitu orang nomor dua di Sumbar itu telah didaftarkan di Daftar Pemilih Khusus (DPK), setelah dia melapor ke KPU.

Tidak masuknya mantan Bupati Pessel itu diketahui ketika dirinya melakukan pengecekan daftar daftar pemilih tetap (DPT) melalui portal https://sidalih3.kpu.go id.

“Saya minta anak-anak untuk cek dimana saya memilih. Cek online, ternyata nama saya dan istri, serta anak belum terdata dalam DPT. Kemudian coba tanya ke KPU di lokasi domisili (Kabupaten Pesisir Selatan), memang diakui belum masuk,” ungkap Nasrul Abit di Padang, Rabu (20/3).

Menurutnya, hal itu kemungkinan terjadi akibat kealpaan petugas pendataan, yang mengira pindah domisili. Sebab selama bertugas menjadi Wagub, dia bersama istri dan satu anaknya lebih banyak tinggal di Padang.

Terpisah, Ketua KPU Pesisir Selatan, Epaldi Bahar mengatakan, meski Wagub Sumbar beserta Istri dan anaknya tidak masuk sebagai pemilih tetap, mereka masih dapat memilih pada pemilu 2019. Sebab mereka telah didaftarkan di Daftar Pemilih Khusus (DPK) setelah ada laporan.

“Jadi dari data KTP , kami daftarkan ke DPK, sehingga Pak Wagub dapat memilih seperti masyarakat lain menyaluran hak suaranya,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Epaldi, tidak terdaftarnya di DPT, karena saat tim melakukan pendataan, Wagub sudah berada di Padang, sehingga tim membuat laporan pindah domisili.

Untuk DPK, hak memilih dilayani pada pukul 12.00-13.00 WIB pada 17 April mendatang. (yuke/yose)



Sumber

Baca Selengkapnya

#kpu

Di Agam, Belum Ditemukan WNA Terdaftar di DPT

Debat Putaran Kedua Pilkada Padang 12 Mei






KPU (net)

LUBUK BASUNG – Hangat pemberitaan dimedia massa masuknya warga negara asing ddlam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu 17 April . Di berbagai daerah di kota-kota dan daerah besar Indonesia, khusus untuk di Agam, belum ditemukan adanya terdaftar warga negara yang yang terdaftar di DPT Agam.

Ketua KPU  Agam Rico Antoni kepada Singgalang Kamis (14/3) menjelaskan hingga saat ini belum ada warga negara asing yang terdaftar di DPT. Rico mengakui di Agam saat ini tinggal seorang warga negara asing di Kecamatan Candung, tapi tidak tercatat sebagai pemilih. Lelaki itu hanya tinggal sementara bersama isterinya di Candung dan tidak ikut memilih.

Dijelaskan Rico, KPU Kabupaten Agam sudah menetapkan jumlah pemilih tetap dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pemilih tetap berjumlah 365.029 pemilih, tapi pemilih itu ada kemungkinan akan bertambah dan bergeser, karena sesuai peraturan pemerintah. (lukman)










Sumber

Baca Selengkapnya

#bawaslu

Politik Uang Tetap Rawan di Pemilu 2019

Loloskan Caleg Mantan Terpidana Korupsi, Ini Alasan Bawaslu






Bawaslu (net)

SAWAHLUNTO – Praktik politik uang masih tetap teratas di Indeks Kerawanan (IKP) Pemilu 2019 di Sawahlunto. Tak beda di Pilkada 2018, praktek politik uang juga di peringkat teratas.

Hal itu dikemukakan Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pencegahan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sawahlunto Fira Hericel dalam acara Fasilitasi, Publikasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu 2019 di Hotel Ombilin, Minggu (24/2).

Ia mengatakan, bagi Bawaslu hasil survei indek kerawanan pemilu untuk mengurangi terjadinya politik uang. Jadi, hasil IKP dijadikan sebagai langkah antisipasi. Meski begitu, potensi kerawanan lain perlu pula diantisipasi, misalnya, pemilih ganda, data pemilih tidak valid dan adanya pemilih tidak dikenal.

Sementara itu Ketua Bawaslu Dwi Murini mengemukakan, aparatur sipil negara berpolitik praktis dan memperlihatkan tidak netral di Pemilu 2019 masih terjadi di kota ini. “Kami merekomendasikan 2 ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara karena tidak netral dan memposting dukungannya terhadap salah satu pasangan calon presiden di media sosial, “ujar Dwi Murini. (cong)

 










Sumber

Baca Selengkapnya

Populer

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com